SOREANG – Bupati Bandung Dadang M Naser menekankan kepada Semua ASN di lingkung pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tidak terlibat politik.
Pihaknya meminta agar para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung tetap netral. PNS di Pemda Kabupaten Bandung harus fokus dalam pelayani masyarakat.
“PNS harus netral tidak dalam konteks ikut kampanye dan menyuarakan secara terbuka memilih siapa. PNS harus fokus melayani publik, kerja sebagai PNS ketika berpolitik itu gudir (pelanggaran) apalagi kalau terbuka, kalau tertutup itu silahkan saja,” jelas Dadang kepada wartawan di Soreang kemarin, (15/1)
Menurutnya, meski para PNS ini tetap memiliki hak pilih, namun mereka tetap tidak boleh terlibat politik praktis. Pemda akan menindak tegas kepada para PNS yang terlibat jauh dalam politik praktis.
“Ada sangsi PNS, kalau sudah terlibat jauh harus keluar dari PNSnya. PNS harus memiliki seni berpolitik. Harus pandai, tidak boleh terbuka dan arogan memilih siapa yang didukungnya,” ujarnya.
Disinggung sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, ia mengatakan siap sumbang suara semaksimal mungkin untuk pasangan dua DM, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dalam ajang Pilgub Jabar 2018 nanti. Bupati juga melarang para PNS terlibat politik praktis.
“Kabupaten Bandung siap sumbang suara semaksimal mungkin. Dan kami akan mendorong masyarakat kabupaten Bandung untuk memilih pasangan DM di pilkada nanti,” ujarnya di Soreang, Minggu (14/1).
Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Dadang mendukung penuh pasangan yang diusung partai Golkar dengan koalisi sejajar partai Demokrat.
Menurutnya koalisi tersebut tentu akan dinamis mengingat pengalaman Deddy Mizwar sebagai wakil gubernur Jabar dan Dedi Mulyadi sebagai bupati Purwakarta tentu menjadi modal politik yang besar.
“Harus ada pengaturan kampanye karena saya juga sebagai pejabat publik. Kita akan cuti kalau sudah masuk masa kampanye sekarang saya sosialisasi jika ada yang bertanya saya jawab kapasitas saya sebagai kepala DPD,” pungkasnya (rus/yan)
