Sementara itu, politisi sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bobihue menambahkan, ongkos politik memang ada dalam setiap kontestasi politik. Namun demikian, ongkos politik yang dimaksud untuk membiayai calon itu sendiri bukan untuk menjadi kas partai.
”Uang itu akan diberikan kepada tim untuk keperluan Pilgub (jika calon yang maju ke Pilgub), dan Kita tidak akan minta berapanya, si calon biasanya bisa hitung sendiri berapanya,” tuturnya.
Ongkos politik itu ungkap dia, biasanya untuk membiayai a.l. saksi di seluruh TPS di Jabar, operasional tim sukses di lapangan. Jika dihitung-hitung untuk kandidat bakal calon Gubernur Jawa Barat pasti membutuhkan kurang lebih Rp 50 hingga Rp 100 miliar untuk melaju di Pilgub Jabar 2018.
”Kita seharusnya membedakan antara money politic dan ongkos politik. Ongkos politik memang ada untuk ongkos kemenangan, dan itu harus ditanggung sendiri oleh calon karena kita sudah menyediakan kendaraannya. Masa sudah dikasih mobilnya bensin pun harus minta ke kita (Partai, Red),” ujarnya. (mg1/mg2/rie)
