jabarekspres.com, SOREANG – Adanya keresahan karyawan obyek wisata Ciwalini dan Warga setempat membuat Pemkab Bandung akan segera menambil tindakan untuk mengetahui permasalahannya.
Bahkan, melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sekertariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung, Marlan meminta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mendatangi Ciwalini untuk mengetahui keresahan pengelola dan para pedagang di tempat itu.
Selain itu, pihaknya akan meminta keterangan kepada PTPN VIII mengenai kerjasama dengan pihak swasta. Hal ini harus diketahui. Sebab, jangan sampai kehadiran pihak swasta akan menyisihkan keberadaan para pedagang dan pengelola yang merupakan penduduk setempat.
’’Nah untuk memastikannya saya akan minta Disparbud untuk datang kesana dan bertanya langsung pada para pedagang pengelola warga disana itu,’’ kata Marlan ketika ditemui kemarin (5/1).
Dirinya memaparkan, keberadaan obyek wisata di wilayah Kabupaten Bandung mejadi bagian dari urusan pemerintahan juga. Meskipun, lahan tersebut milik PTPN VIII. Sebab, keberadaan obyek wisata yang dikelola pihak lain harus memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
’’Jadi harus menjadi bagian dari kesepakatan antara pihak PTPN VIII dengan swasta tersebut. Jika memang dalam perjanjiannya terdapat indikasi yang bisa merugikan penduduk setempat, serta melanggar berbagai aturan yang ada, lebih baik Pemkab Bandung kami tidak mengeluarkan rekomendasi perizinan dari tempat tersebut,’’cetus Marlan.
Dirinya menambahkan, selama ini kerjasama terjalin antara Pemkab, PTPN VIII, Perhutani belum ada realisasi samasekali. Meskipun, wilayah itu kewenangan Perhutan dan PTPN VIII, Pemkab menyediakan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya.
’’Nah ini yang harus dipikirkan bersama, agar Pemda juga dapat PAD dari berbagai objek wisata ini,’’pungkas Marlan (rus/yan)
