”Jika kapasitas negara kuat dan modal sosial lemah, maka pilih state management. Jika kapasitas negara lemah dan modal sosial kuat, maka pilihlah community based management. Jika keduanya kuat, maka yang terbaik adalah collaborative management. Tapi jika keduanya lemah, maka pilihannya jatuh pada konsensi hutan. Konsensi hutan adalah pilihan terbaik karena hutan sebagai common goods harus ada yang mengelola di lapangan. Jika tidak ada pengelola, maka hutan akan menjadi open acces. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebijakan tidak bisa dilaksanakan yakni bad policy, bad execution, bad luck,” terangnya.
Kuncinya adalah tidak menyeragamkan kepentingan para aktor, yang bisa dilakukan adalah mencari irisan kepentingan sesungguhnya yang tidak berwujud. Contohnya illegal logging itu kepentingannya adalah uang. Kalau pelaku bisa menghasilkan sejumlah uang yang sama dari kegiatan hutan yang lain, misal dari tanaman hutan penghasil obat, maka dia tidak akan tebang pohon.
Untuk masalah dialokasi sumberdaya, Prof Dodik mengatakan solusinya adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan secara wise. Kita harus mau berbagi lahan. Jangan terlalu kaku karena kita menghadapi persoalan riil dimana kita tidak mungkin memenuhi 260 juta mulut. Kedua, konversi lahan yang juga ada masalah di dalam kebijakannya. Banyak pemerintah daerah (Pemda) di Jawa yang berlomba-lomba merevisi tata kota wilayahnya. Jika tidak direvisi, maka kita bisa kehilangan jutaan hektar lahan sawah. Celakalah kita karena tidak mudah mengganti lahan sawah di Jawa. Satu hektar lahan sawah di Jawa sama dengan 3-5 hektar lahan sawah untuk menghasilkan produksi padi yang sama. Ini karena faktor geofisik dan kulturnya yang beda. “Sehingga kalau hilang satu juta hektar sawah di Jawa, kita perlu lahan 3-5 kali lipat. Yang paling mudah kan ngambil lahannya dari hutan,” terangnya. (zul/ign)
