Apalagi tambah Hadi, soal persepsi publik yang rata rata sangat percaya terhadap kinerja ataupun kemampuan Ridwan Kamil diantaranya; Ridwan Kamil dinilai masyarakat Jabar mampu memimpin (90,5 persen), berwibawa sebagai pemimpin (95,2 persen), mengatasi masalah ekonomi secara umum (84,8 persen), mampu mengatasi masalah keamanan (87,2 persen), mampu mengatasi masalah hukum (84,5 persen) hingga dinilai mampu mengatasi masalah sosial.
”Dan menjadi nilai tambah Ridwan Kamil pun dari sisi pribadi dianggap warga Jabar pun sangat pintar, merakyat, tegas dan ramah,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Harminus Koto mengatakan, meskipun Bawaslu memprediksikan Pemilihan Kepala Daerah di Jabar tidak akan ada isu agama atau sektarian, tetapi pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama kandidat bakal calon beserta tim suksesnya untuk tidak menggunakan isu agama untuk menyerang rival politiknya masing-masing. ”Kita berharap Pilkada Jabar ini tidak seperti Pilkada DKI Jakarta yang sampai memainkan isu agama secara masif, dan dampaknya sampai saat ini begitu terasa,” harapnya.
Namun demikian, meskipun secara kultural Jawa Barat atau tanah Pasundan sangat berbeda dibandingkan DKI Jakarta, Bawaslu Jabar akan tetap mewaspadai dan mengawasai semua hal yang melanggar aturan mengenai Pemilu salah satunya soal isu agama atau sektarian. ”Memang tidak dipungkiri, bahwa isu sektarian atau agama dapat menyulut konflik, dan dinilai pola ini ampuh untuk melawan saingan politiknya. Lihat saja Pilkada DKI Jakarta,” katanya.
Adapun mengenai isu agama atau sektarian ini tambah Harminus Koto, sebenarnya Bawaslu Jawa Barat tidak melihatnya parsial seperti itu. Hal terpenting bagi Bawaslu Jabar adalah seluruh kandidat termasuk tim suksesnya tidak melakukan hal-hal yang dilarang aturan soal Pemilihan Umum. ”Salah satunya itu pelanggaran politik identitas, black campaign, politik uang maupun pelanggaran lainnya,” tegasnya.
Untuk masyarakat Jabar sendiri, diharapkan tidak terpicu dan terutamanya tidak memilih kandidat yang jelas menggunakan isu sektarian atau agama dan pelanggaran lainnya yang jelas dilarang oleh Undang-Undang agar dapat menang.
”Kita imbau ke seluruh lapisan masyarakat Jabar agar mampu memfilter hal seperti itu, kalau-kalay kelompok tertentu atau tim paslon lakukan pelanggaran, salah-satunya isu agama (sektarian),” tutupnya. (mg2/ign)
