jabarekspres.com, CIMAHI – Beberapa proyek besar yang akan di kerjakan Pemkot Cimahi harus segera dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan fasilitas tersebut sudah sangat mendesak.
Ketua DPRD Cimahi, Ahmad Gunawan mengatakan, lambatnya pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya tidak tepatnya dalam memilih kontraktor.
Selain itu, penunjukan langsung terkesan subjektif menjadi faktor utama dalam keterlambatan suatu pembangunan. Bahkan, terkesan tidak ada transparansi dalam menentukan calon pemenang lelang.
“Intinya tidak transparan dan tidak selektif dalam memilih suatu perusahaan yang akan mengerjakan suatu proyek,” kata, Agun, ketika ditemui kemarin (26/11)
Pria yang akrab disapa Agun ini mengakui, saat ini ada beberapa mega proyek yang belum terselesaikan. Di antaranya, pembangunan Flyover Padasuka yang berlokasi di Jalan Cisangkan, pembuatan atap Pasar Cimindi di Jalan Mahar Martanegara serta Pasar Atas di Jalan Djulaeha Karmita.
Namun, dari beberapa pengalaman faktor hambatan pembangunan terjadi karena tidak bonafitnya perusahaan yang ditunjuk oleh dinas terkait untuk mengerjakan proyek tersebut. Padahal, bila dikerjakan oleh kontraktor yang sudah berpengalaman dapat dipastikan akan profesional dan memiliki kualitas pengerjaan yang baik.
“Biar saja mahal, asalkan pembangunannya beres daripada nyari yang murah tapi justru mengakibatkan kerugian yang bisa duakali lipat. Kan repot kalau begini,” tuturnya.
Keberhasilan sebuah proyek itu, lanjut dia, sudah dipastikan membutuhkan tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Seorang manajer proyek dituntut untuk memastikan sebuah proyek yang telah berjalan sesuai rencana dan tidak melebar ke arah yang salah.
Hal itu dikarenakan pula oleh kurangnya pemantauan saat pelaksanaan. Biasanya, apabila proyek tidak dipantau dengan baik maka, kemungkinkan proyek tidak berjalan sesuai rencana semula.
“Pemantauan sangat penting untuk mengukur kemajuan sampai dimana proyek tersebut dikerjakan. Semua unsur dari pihak terkait hingga masyarakat umum bisa menyampaikan apabila ditemukan ketidak jelasan dalam suatu pembangunan. Agar tetap terpantau,” ungkapnya.
Dengan demikian, imbuh dia, pihaknya mendorong pemerinta agar lebih selektif dalam memilih perusahaan yang dipercayakan untuk mengurus pembangunan.
