jabarekspres.com, Bandung – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari melantik dan mengambil sumpah anggota DPRD Jabar Tati Noviati dari Fraksi Golkar. Dia menggantikan Irianto MS. Syafiuddin yang terjerat hukum.
”Saya mengucapkan selamat datang kepada ibu Tati di DPRD Provinsi Jawa Barat. Semoga langsung bisa bergabung dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mengingat saat ini kami sedang menghadapi beberapa agenda yang cukup padat,” tutur Ineu usai pengambilan sumpah di sidang paripurna istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 20142019 di Gedung DPRD Jabar, kemarin (24/11).
Dengan dilantikan Tati Noviati, maka jumlah anggota DPRD Jabar pas 100 orang. Untuk itu, kata Ineu, pihaknya berharap Tati bisa turut serta aktif dan memberikan kontribusinya. Sehingga target kerja serta program dapat terpenuhi dengan baik.
Sementara itu , Tati Novianti mengatakan, dirinya akan terus melakukan adaptasi terkait programprogram kerja sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat selama ini.
”Saya harus belajar, khususnya terkait permasalahan kesejahteraan masyarakat. Mengingat saya berada di Komisi V yang berurusan dengan kesra,” tuturnya.
”Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten/Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu, saya mempunyai kewajiban untuk menyerap aspirasi masayrakat daerah diwakili.
Di tempat yang sama Wakil Ketua DPW Partai Golkar Jawa Barat Yod Mintaraga mengatakan, Tati Novianti menjadi pengganti menggantikan Irianto MS. Syafiuddin sesuai pada mekanisme. Yaitu, sistem pengganti antara waktu harus kandidat yang mendapatkan suara terbanyak setelah Irianto MS Syafiuddin. Dan Tati Novianti otomatis berhak menggantikannya.
”Itukan lebih alasan normatif, Irianto MS Syafiuddin diganti oleh Tati Novianti itu sama sekali tidak ada alasan politis,” tuturnya kepada Jabar Ekspres.
Sselaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, pihaknya meminta kepada Tati Novianti segera bekerja dan mampu beradaptasi di Komisi V. Termasuk bisa mengatasi segala permasalahan yang ada.
”Sehingga bisa meringankan kami di DPRD Jawa Barat. Sebab, sebagai kepanjangan tangan partai dan pelaksana tugas di parlemen,” urainya.
