Oleh: Ana Sariasih
Pengalokasian dana desa di Provinsi Jawa Barat tiga tahun terakhir terus meningkat. Dengan 512 desa, kuncuran dana desa pada 2017 meningkat sebesar 27,62 persen dari Rp 3,563 triliun menjadi Rp 4,547 triliun.
Namun demikian, BPS merilis, jumlah penduduk miskin perdesaan di Jawa Barat pada Maret 2017 sebesar 11,75 persen. Jumlah itu naik 0,03 persen dari September 2016.
Penyaluran dan penggunaan dana desa di Jawa Barat sampai dengan 13 November, oleh pemerintah Pusat ke rekening kas umum daerah (RKUD) di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar Rp 4,31 triliun atau 93.67 persen pagu.
Namun demikian, transfer oleh Pemda ke rekening kas desa baru mencapai Rp 2,37 triliun atau 83,05 persen dari total penyaluran. Dengan kata lain, masih tersisa Rp 239,64 miliar (29,70 persen) di rekening kas umum daerah.
Di sisi lain, realisasi pelaksanaan kegiatan di desa masih menyisakan dana di rekening kas sisa sebesar Rp 597,43 miliar atau (16,95 persen) penyaluran pemda. Data penggunaan dana desa di Jawa Barat 2016 menunjukkan, hampir seluruh dana desa digunakan untuk pembangunan.
Berdasarkan catatan, di 2016 sebesar 89,92 persen dan 93,146 persen di 2017. Sedangkan bidang pemberdayaan 6,84 persen dan 6,66 persen.
Perkembangan Penduduk Miskin
Tingkat kemiskinan Jawa Barat menunjukkan jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari tahun ke tahun. Namun terjadi fluktuasi presentasi terhadap total penduduk desa, bahkan mengalami peningkatan di 2017
Kesejahteraan penduduk miskin perdesaan juga tercatat membaik di September 2015. Hanya saja, kembali mengalami peningkatan kesulitan ekonomi di sampai September 2016 dan berangsur naik di Maret 2017. Namun demikian, masih lebih kurang sejahtera dibanding Maret 2015 sebelum ada realisasi dana desa.
Bahkan kesenjangan kesulitan ekonomi antar penduduk miskin semakin melebar (indek keparahan turun 0,071 pada Maret 2017 dibanding September 2016). Dengan demikian, apakah terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa?
Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaan yang bersifat otonom oleh desa. Aparat desa selaku pengelola dana desa diberikan kewenangan dalam pemanfaatan dana desa. Hal ini menuntut pemerintah desa dapat mengelola dana desa dengan baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertangungjawaban.
