“Dengan sistem e-goverment tidak hanya menampilkan drama penindakan saja tapi lebih mengispirasi kepala daerah untuk mencegah hal negatif,” tutup Emil.
Ditemui ditempat yang sama Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menuturkan semenjak tiga aplikasi tersebut diterapkan, Pemkot Bandung bisa menghemat anggaran sebesar Rp 1 triliun. Artinya, aplikasi ini bisa mencegah segala hal yang berhubungan dengan praktik yang sifatnya negatif. ”Ini semangat tranparasi dalam pengelolaan anggaran,” terangnya.
Laode menyebut, dengan diterapkannya e-goverment dalam pengelolaan anggaran di setiap daerah, maka pemerintah dari pusat, provinsi atau daerah bisa secara langsung memantau segala kebutuhan di masing-masing SKPD. ”Sehingga jika terjadi overlapping dalam pengadaan barang atau barang tidak dibutuhkan, bisa dicegah dari awal,” terangnya.
Baca Juga:Panwaslu Diminta Langsung BekerjaSelalu Tergerak Untuk Membantu Sesama
Kata Laode dengan adanya MoU ini setiap kepala daerah bisa mereplikasi beberapa aplikasi-aplikasi yang berjalan di kota Bandung. Sehingga sistem perizinan, planning budgeting, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial bisa lebih transparan dan akuntabel serta lebih efektif. “Kota Bandung menjadi pilot projeknya. Ini baru 30 kepala daerah di 3 provinsi. Jika semua sukses, kami akan bawa aplikasi-aplikasi ini ke semua kota dan kabupaten se-Indonesia,” pungkasnya.
Usai melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman smart city dengan 28 kota/kabupaten dan 1 Provinsi, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil mengajak seluruh kepala daerah mengunjungi beberapa tempat yang ada di seputar balai Kota Bandung.
Dengan perjalanan menaiki Bandros (Bandung Tour On Bus) dari Pendopo menuju Balai Kota Bandung, seluruh Kepala Daerah menikmati perjalanan khas kota Bandung yang sejuk.
Tiba di Balai Kota Bandung, tempat pertama yang dikunjungi yaitu Bandung Planning Galery. Wali Kota Bandung menyampaikan beberapa hal yang ada dalam galeri tersebut. Salah satunya yaitu BPG memberikan transparansi kepada masyarakat bahwa pembangunan kota Bandung bisa dilihat dan diketahui oleh masyarakat.
”Tempat ini merupakan rencana pembangunan yang ada di Kota Bandung. Jadi masyarakat bisa berkunjung ke sini dan mengetahuinya,” ujar wali Kota Bandung kepada seluruh kepala daerah.
Lanjutnya usai mengunjungi Bandung Planning Galery, Ridwan Kamil mengajak tempat selanjutnya yaitu Bandung Command Center. BCC tersebut merupakan pusat komando wali kota untuk mengambil keputusan. ”Jadi ini tempat pusat komando saya. Kita bisa mengetahui kinerja seluruh OPD di tempat ini,” jelasnya. (pan/ign)