jabarekspres.com, BANDUNG – Pasca alih kelola SMA/SMK Negeri oleh Pemerintah Provinsi pada awal tahun 2017, Pemprov Jabar dalam waktu dekat akan membangun Ruang Kelas Baru (RKB) Diseluruh daerah di Kabupaten/Kota di Jabar.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan pembiayaan program ini sebetulnya sudah berjalan sejak dia menjabat. Namun, pembangunan RKB kali ini tidak mesti mengandalkan APBD saja tetapi kontribusi multi pihak.
Aher mengakui, program ini memang dibutuhkan di tahun pertama pasca alih kelola, namun untuk memenuhinya harus dilakukan secara bertahap. Sebab, anggra yang dialokasikan harus disebar ke beberapa daerah.
Selain itu, angaran pendidikan tahun ini lebih banyak porsinya untuk memberikan kepada tunjangan guru dan tenaga kependidikan. Bahkan, untuk operasional sekolah sudah menjadi sekala prioritas.
“Saya keliling kebeberapa tempat pada umumnya para guru senang Pemprov mempertahankan tradisi TPP yang juga berlaku bagi mereka”, jelas Aher ketika ditemui kemarin (25/10)
Untuk mendukung kemajuan pendidikan di Jabar Pemprov juga akan mendorong dengan ke mitraan perusahaan baik BUMN ,BUMD dan Swasta untuk ikut bberpartisipasi memberikan kontribusi didalam dunia pendidikan dengan memberikan sebagai dana Coorperate Sosial Responbility (CSR)
Aher mengakui. angka partisipasi pendidikan untuk sekolah menengah diakui masih belum memuaskan, untuk itu Pemprov akan terus mendorong dan memacu pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Selain itu, sistem pemerataan pendidikan di daerah pelosok baik guru dan mendirikan USB akan dilakukan. Sehingga pelayanan pendidikan mudah di jangkau didaerah-daerah terpencil.
“ada siswa yang menempuh 15 hingga 20 KM untuk bisa menjangkau sekolahnya, siswa lain boleh jadi tidak mampu begitu, akibatnya putus sekolah, itulah kita saat ini sedang menghadirkan sekolah-sekolah di daerah pinggiran dengan membangun USB”, papar Aher.
Aher menambahkan, kepala sekolah dan manajemen sekolah harus sigap dalam menyerap alokasi anggaran yang sudah disediakan untuk operasional sekolah. Sehingga, menghindari terjadinya pungutan di sekolah.
“Anggaran yang sudah dialokasikan untuk operasional segera untuk diserap dan digunakan untuk mengurangi beban sekolah, silakan manfaatkan semaksimal mungkin, sepanjang dapat dipenuhi oleh pemerintah maka hindari pungutan yang tentu membebani orang tua”, pungkas Aher (yan)
