jabarekspres.com, Bandung – Sebanyak 9.200 peserta calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Jawa Barat melakukan tes tertulis di kampus STT Mandala, kemarin (20/10). Mereka merupakan
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Yayat Hidayat, dari total pendaftar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK se-Jabar tercatat 9.457 orang. Namun, sekitar 9.200 yang lolos seleksi administrasi.
”Ujian tulis ini serentak dilakukan KPU se-Jabar yang tersebar di kabupaten/kota. Waktu pelaksanaannya sama, begitu juga dengan jumlah soal atau soalnya. Yang berbeda hanya tempatnya saja,” tutur Yayat kepada Jabar Ekspres, kemarin.
Setelah ujian tertulis. Kata dia, peserta yang lolos dengan nilai tertinggi akan melakukan tahapan wawancara yang merupakan tahapan seleksi akhir. Nantinya, hanya enam orang saja yang akan diambil dari hasil ujian tertulis ini.
”Yang jelas, yang ikut ujian tulis ini akan dipilih. Dan orang-orang yang lulus masuk ke enam besar ini dipastikan bukan orang yang sudah menjadi anggota PPK selama dua periode. Jika baru 1 periode masih dibolehkan,” jelasnya.
Dia menegaskan, nilai ujian tertulis tersebut tidak diumumkan di public. Keputusan tersebut, kata dia, memang sudah ada aturannya yang berlandaskan pada aturan KIP (Komisi Informasi Publik). Sehingga hasil dari ujian tulis ini hanya akan dipublikasikan di internal KPU Jabar dan pusat saja.
”Jadi memang berbeda dengan yang di tes cpns. Sebab, proses seleksi anggota PPK ini sifatnya rahasia. Terlepas dari penilaian masyarakat yang menganggap bahwa proses ini tidak transparan. Tapi ya, kita hanya berpedoman pada aturan soal keterbukaan informasi tersebut,” urainya.
Jika memang peserta merasa curiga akan adanya kecurangan atau ketidaktransparanan dalam proses seleksi anggota PPK se-Jawa Barat, lanjutnya, yang bersangkutan bisa meminta hasil tesnya sendiri melalui mekanisme yang ada.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Almubarok mengatakan, peserta calon anggota PPK se-Kota Bandung dari sekitar 400 pendaftar, hanya 347 orang yang lolos seleksi administrasi. ”Kebanyakan yang tidak lolos administrasi lebih ke ijazah yang tidak dilegalisir dan persyaratan lainnya,” tuturnya.
