jabarekspres.com, BANDUNG BARAT – Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dinilai tebang pilih saat aksi penertiban baliho, spanduk, dan pamplet, milik para bakal calon bupati, Buntuttnya hal tersebut mengundang reaksi keras. Tak hanya itu, aksi penertiban itu diduga tidak diawali dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pemilik alat peraga.
Balon bupati dari Partai Demokrat Pither Tjuandys mengatakan, kalau memang ingin menegakkan perda, tertibkan juga baliho atau spanduk istri Bupati Bandung Barat Abubajar yang juga balon bupati dari PDIP Elin Suharliah Abubakar. Termasuk juga Wakil Bupati Yayat T Soemitra, dan Sekda Maman S Sunjaya yang semuanya menjadi balon bupati dari PDIP. “Kalau mau jangan setengah-setengah semuanya tertibkan. Kalau seperti ini kesannya Kadis Satpol PP takut dicopot jabatannya, ” katanya.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD KBB ini, dirinya mendukung upaya penegakan Perda K3 oleh Satpol PP. Namun dalam implementasinya harus tegas dan tanpa pandang bulu. “Siapapun yang melanggar harus ditertibkan. Coba lihat, baliho wakil bupati, istri bupati, sekda, banyak terpampang di depan kampus, sekolah, dan kantor desa. Itu jelas melanggar, lalu kenapa tidak ditertibkan,” ungkapnya
Hal yang sama disampaikan Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna.Ia mengakui banyak baliho dan spanduk dirinya juga yang ditertibkan.”Jika bulan depan aksi sepihak oleh Satpol PP itu masih dilakukan maka saya secara tegas akan melawan,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP dan Damkar Bandung Barat Agus Mulya mengakui, penertiban yang dilakukanya secara reguler untuk semua reklame yang tak berizin atau melanggar perda., termasuk yang baliho bakal calon bupati. “Keberadaan media propaganda para balon tersebut banyak yang menyalahi Perda KBB Nomor 12/2013 tentang Ketertiban, Ketertiban, dan Keindahan,” ucapnya.
Menurut dia, sebagian besar reklame yang ditertibkan itu memang berupa iklan politik. Seiring dengan mendekatnya masa penetapan calon pada Pilkada KBB 2018, maka iklan-iklan politik yang ditujukan untuk meningkatkan popularitas para balon pun semakin marak.” Sayangnya, banyak reklame politik yang dipasang secara asal, seperti dipaku pada pohon atau pemasangan tanpa izin,” jelasnya. (bbs/sj/bun)
