”Sosialisasi, misalnya, kalau sedikit, ya boleh. Tapi, kalau banyak, nanti orang tidak cukup info tentang pemilu KPU, disalahkan lagi. Makanya KPU harus diajak bicara. Jangan pokoknya dipangkas jadi 10 T,” terangnya.
Anggaran penyelenggaraan pemilu terbagi dalam tiga tahap. Yakni, APBN 2017, APBN 2018, dan APBN 2019. Besaran anggaran pada 2017 sudah disepakati Rp 800 miliar, sementara anggaran untuk APBN 2019 masih dikaji. (far/c6/fat/rie)