jabarekspres.com, NGAMPRAH- DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat tetap akan menjalin koalisi dengan partai lainnya, kendati saat ini sudah memiliki 10 kursi sebagai syarat untuk mendaftarkan bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat Abubakar menyatakan, dalam menghadapi Pilkada diperlukan sebuah koalisi walaupun PDI Perjuangan sudah memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada. “Tentu dalam realitasnya harus berkoalisi dengan partai lain. Karena targetnya bukan jadi calon saja, tapi ingin menang,” tegas Abubakar di Ngamprah, kemarin.
Namun, kata Abubakar, dalam melakukan koalisi harus memilih partai yang memang potensial dan bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sehingga masyarakat akan memilih sesuai dengan keinginan dan pilihan rakyat. “Soal koalisi dengan partai mana kita lihat nanti yang penting partai tersebut harus potensial sesuai harapan masyarakat. Komunikasi politik terus dilakukan,” ungkapnya.
Terkait dengan kesiapan bakal calon dari PDI Perjuangan, ujar Abubakar, sampai saat ini masih berproses di internal DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Kendati, beberapa waktu lalu sudah diumumkan nama Elin Suharliah mendapatkan posisi pertama baik dari sisi popularitas maupun elektabilitas. “Kita tunggu saja keputusannya nanti. Intinya lebih cepat lebih baik,” paparnya.
Abubakar juga memastikan, partainya akan habis-habisan memenangkan Pilkada nanti. Mesin partai di setiap wilayah akan dimaksimalkan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Terpisah, Pengamat Politik dan Hukum Tata Negara dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menyatakan, setiap partai diharapkan mampu mencari sosok kader partai di internalnya terlebih dahulu untuk mencari kader yang terbaik. “Pilkada di KBB akan semakin dekat. Maka, tugas partai harus lebih menggodok untuk mencari kader yang terbaik. Bila perlu kader-kader yang sudah baik dikompetisikan saja untuk memilih kader yang terbaik,” terangnya.
Hal itu bakal berbeda, kata Asep, bila faktanya kader di setiap partai tidak memiliki integritas yang baik, serta sosok pemimpin yang tidak mewakili keinginan masyarakat. Ditambah tidak memiliki popularitas, elektabilitas yang cukup baik, maka sikap partai juga harus mau untuk mengusung non kader atau di luar partai. “Dari pada harus memaksakan kader yang memang tidak baik, mending mengusung non kader saja dengan catatan memiliki prestasi dan layak,” pungkasnya. (drx/bun)
