jabarekspres.com, NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat dinilai gagal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, di antaranya Situ Ciburuy, Gua Pawon dan Curug Malela. Seperti diketahui, PAD dari objek wisata Situ Ciburuy hanya menyumbang Rp 28 juta per tahun, sedangkan Curug Malela dan Gua Pawon masing-masing hanya Rp 5 juta per tahun. Terdiri dari 7.300 pengunjung untuk Situ Ciburuy/tahun, 6.840 pengunjung Gua Pawon/tahun, dan 1.800 pengunjung Curug Malela/tahun. Satu-satunya objek wisata yang menyumbang PAD terbesar hingga Rp 200 juta per tahun, yaitu Maribaya Hot Spring and Resort, setelah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Akurasi Kuat Mega.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menilai, Pemkab sangat gagal mengelola objek wisata milik pemerintah daerah. Padahal, jika dikelola dengan baik, PAD akan lebih meningkat dan bisa jauh lebih besar.
”KBB itu dikenal dengan wisatanya. Tapi, paktanya Pemkab gagal mengelola wisata, itu terlihat dari minimnya PAD dan kurang diminati pengunjung. Masa PAD hanya Rp28 juta ke bawah setiap tahunnya, PAD segitu habis untuk gaji pegawai yang menjaga wisata juga,” sesal Aa dijumpai di Padalarang, Senin (31/7).
Bila memang Pemkab tidak mampu mengelola ketiga wisata tersebut, seharusnya Pemkab lebih kreatif dan gencar mencari investor untuk dikerjasamakan. Sehingga, PAD akan jauh lebih besar setiap tahunnya.
”Tidak jadi masalah dikerjasamakan dengan swasta, justru itu lebih bagus. Yang penting pemerintah dapat PAD yang rasional, bukan malah dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Menurut Aa, potensi PAD dari ketiga wisata yang dikelola oleh Pemkab sebetulnya memiliki peluang besar untuk menghasilkan PAD. Sebab, objek wisata tersebut sudah memiliki infrastruktur yang mendukung serta nama besar yang sudah dikenal banyak orang. Dia mencontohkan, untuk Situ Ciburuy dan Gua Pawon, lokasinya mudah dijangkau oleh pengunjung begitu juga Curug Malela memiliki wisata alam yang luar biasa.
”Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Jangan kalah sama wisata swasta seperti Floating Market dan lain-lain, kalau mereka Rp28 juta itu setiap hari bukan malah per tahun,” ungkapnya. Aa menegaskan, DPRD Kabupaten Bandung Barat akan mendorong dari sisi anggaran untuk perbaikan sarana prasarana objek wisata yang dikelola oleh Pemkab. Hanya saja, Pemkab harus mampu mempersentasikan soal target PAD yang jelas setiap tahunnya.
