”Kami pastikan di SMPN 3 Batujajar tidak ada pungli saat PPDB. Silakan cek langsung ke orangtua siswa,” ujar Cecep Ahmad Sudrajat, Kepala Sekolah SMPN 3 Batujajar, kemarin.
Diakui Cecep, memang kebutuhan di sekolah cukup banyak. Tapi, tidak harus melakukan pungutan kepada orangtua siswa karena bisa membebankan. Sekolah harus fokus terhadap kualitas mengajar bukan malah mengurisi persoalan pungutan. ”Makanya saya tegaskan siapapun di sekolah ini tidak boleh melakukan pungutan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Orangtua Siswa Kota Depok Roy Pangharapan mengatakan, tidak sepenuhnya menyalahkan pihak sekolah ketika terjadi pungutan. Sebab, pasca alihkelola ke provinsi, kebijakan bantuan anggaran dari Pemkot Depok sebesar Rp 2 juta per siswa otomatis hangus.
”Sekolah di daerah tidak bisa berbuat banyak. Makanya, tidak ada pilihan lain selain meminta pungutan dari orangtua dengan nilai yang disepakati bersama,” kata Roy kepada Jabar Ekspres, kemarin.
Dia mengatakan, banyak orangtua yang tidak setuju dengan kebijakan alihkelola tersebut. Sebab, beban orangtua murid kemudian membengkak akibat hilangnya kebijakan bantuan untuk siswa tersebut.
”Akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Makanya, dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi agar bantuan tersebut tetap mengalir kepada siswa dari Pemkot Depok,” tuturnya.
