jabarekspres.com, PURWAKARTA – Menjelang tahapan Pilgub Jawa Barat, Partai Hanura mendadak gamang mendukung Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi. Padahal sebelumnya komunikasi politik antara Partai Golkar dengan Hanura terbilang intens.
Tak hanya itu, kedua partai sama-sama tergabung dalam Poros Jabar yang diharapkan sebagai embrio lahirnya koalisi antara Golkar dan Hanura untuk mengusung Dedi Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat.
Kegamangan itu ditunjukkan Ketua DPC Partai Hanura Purwakarta, R Priyatna Kusuma. Menurut Priatna, partainya belum tentu memberikan dukungan kepada Dedi Mulyadi dalam Pilgub Jabar. Hingga saat ini DPC Partai Hanura Purwakarta masih menunggu rekomendasi dari DPP.
“Partai Hanura belum melakukan komitmen apapun soal Pilgub Jabar. Kalau pun beberapa waktu sempat tergabung dalam Poros Jabar, konteksnya bukan untuk pesta demokrasi. Akan tetapi wadah untuk menyamakan persepsi bagaimana membangu Jabar kedepan,” ungkap Priyatna, kemarin (12/7).
Dia pun menyangkal, sikap politik Partai Hanura seperti itu terkait dengan persoalan di internal partainya sehingga berakhir ditunjuknya mantan Bupati Garut Aceng Fikri menjadi Plt Ketua DPD Hanura Jabar. Bahkan Aceng berpeluang untuk maju dalam bursa bakal calon Gubernur Jawa Barat.
Sekedar diketahui, sebelumnya sebanyak 27 DPC Partai Hanura se-Jabar sempat melakukan deklarasi di sela-sela Rakor II 2017 DPD Partai Hanura Jabar di Hotel Savoy Homan, Bandung, pada 21 April 2017 lalu. Isi deklarasi itu diantaranya menyatakan mendukung Dedi Mulyadi menjadi Cagub Jabar di Pilgub 2018.
Pada saat itu, Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat masih dijabat Fitrun R Fitriansyah.
Dalam penyataannya, Fitrun menegaskan, peluang koalisi antara Partai Hanura dengan Partai Golkar sangat terbuka. Mengingat keduanya memiliki kursi di DPRD Jawa Barat. Fitrun mengatakan dirinya dan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki kedekatan.
Sementara, terkait dengan Pilkada Purwakarta, R Priyatna Kusuma mengaku partainya cukup sadar diri dengan kekuatan yang hanya empat kursi di DPRD. Artinya, dia tidak memaksakan untuk memasang figur pada posisi bakal calon bupati. Cukup partainya mengusung di posisi bakal calon wakil bupati. “Tapi kalau memungkinkan untuk mengusung di bakal calon bupati, kenapa tidak,” ujarnya. (yus/din)
