jabarekspres.com, NGAMPRAH– Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBB mencatat, penggunaan alat metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih kurang diminati masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kelahiran.
Berdasarkan, data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBB tahun 2016, pemakaian alat MKJP nonhormonal masih relatif rendah, yakni 472 pengguna wanita dan 110 pengguna pria. Angka itu jauh lebih kecil dari pemakaian alat suntik KB dengan jumlah 20.608 pengguna.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas P2KBP3A KBB Evi Saefiyani menyebutkan, masih minimnya penggunaan MKJP menyebabkan total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran di KBB saat ini, yaitu 2,4. Artinya, rata-rata setiap perempuan usia subur melahirkan 3 anak. “Tapi tetap kami targetkan angka TFR menjadi 2,1 atau memiliki anak hanya 2 orang, sehingga program KB bisa tercapai,” ujarnya di Ngamprah, Selasa (3/7).
Meski demikian, menurut Evi, jumlah akseptor KB di KBB terus mengalami peningkatan. Saat ini, akseptor KB sudah mencapai 79% dari 43.396 pasangan usia subur. Targetnya, akseptor KB bisa mencapai 80 persen.
Untuk meningkatkan penggunaan MKJP, yakni dengan implant uterine device (IUD), Evi terus menyosialisasikannya kepada masyarakat. Alat MKJP ini bisa bertahan 3, 5, sampai 10 tahun dan lebih aman dibandingkan dengan KB suntik. “Kami juga menyosialisasikan program ini melalui Kampung KB di setiap desa. Harapannya, akseptor KB juga terus meningkat, sehingga laju pertumbuhan penduduk bisa terkendali,” katanya.
Evi menuturkan, pengendalian penduduk ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, masyarakat KBB yang masuk ke dalam kelompok keluarga prasejahtera sekitar 10 persen. “Keluarga sejahtera setiap tahun terus naik. Artinya, pra KS terus menurun. Salah satu faktornya dari kesadaran masyarakat akan program KB yang menekan angka kelahiran atau jumlah penduduk,” ujarnya.
Bupati Bandung Barat Abubakar sebelumnya mengatakan, program KB harus didukung semua lapisan masyarakat. Selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, juga untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Banyak anak banyak rezeki, zaman sekarang sudah tidak ideal. Sebab, kebutuhan ekonomi semakin meningkat,” katanya.