jabarekspres.com, NGAMPRAH – Menjelang Pilkada Kabupaten Bandung Barat pada 2018, Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat agar berdiri di tengah tanpa ikut berpolitik. Menurut Yayat, ASN ini harus bebas dari intervensi kepentingan politik dari siapapun. “Momentum Pilkada jangan sampai digunakan untuk berpolitik oleh ASN. Karena jelas, ini amanat Undang-undang, artinya Pilkada ini, ASN harus siap berdiri di tengah. Termasuk bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Yayat, di Ngamprah, kemarin.
Menurut Yayat, saat ini pihaknya sangat mendorong ASN di KBB bisa bersikap independen dan selalu memberikan pelayanan publik yang profesional. Karena menurutnya, dalam pasal 10 dan 11 UU ASN, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat bangsa. Dengan demikian, jangan sampai para ASN yang juga sebagai pelaksana kegiatan, harus dijadikan alat politik. Apalagi, kata dia, ASN juga bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat negara. “Sebagai pelaksana kebijakan publik,
ASN harus mempunyai semangat reformasi. ASN bukan alat politik,” katanya.
Yayat menambahkan, para ASN di lingkungan Pemkab telah cukup mumpuni. Bahkan, semangat dan kualitas yang ada telah menunjukan bahwa KBB siap dikelola dengan maksimal oleh para ASN ini. Meski demikian, dia tetap mengimbau setiap ASN agar serius dalam bekerja memberikan pelayanan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “SDM di KBB sudah memenuhi syarat menjadikan KBB lebih maju, lebih baik dan lebih unggul. Maka dari itu, harus tetap semangat membangun KBB tanpa ikut berpolitik namun tetap fokus bekerja,” terangnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Bandung Barat meminta masing-masing SKPD agar bekerja profesional dan netral menghadapi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. “PNS di setiap SKPD jangan ikut-ikutan berpolitik. Semuanya harus netral dan bekerja profesional saja sebagai pelayan masyarakat. Jangan sampai SKPD itu malah sibuk memikirkan politik, itu sudah mulai telihat di lapangan yang terindikasi bahwa sebagian PNS sudah mulai berpolitik. Saya berbicara seperti ini, bukan karena saya akan maju menjadi bakal calon Bupati, tapi memang SKPD harus fokus kerja saja,” ungkapnya.
