”Jadi tentu nanti presiden yang mengundang ratas (rapat terbatas) untuk memutuskan saya kira. Ini kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri,” ujar JK di kantor Wapres, kemarin (13/6).
Namun, sejauh ini belum ada ratas yang secara khusus membahas penerapan FDS itu. Meskipun tahun ajaran baru tinggal sebulan lagi. ”Iya betul (tahun ajaran baru sebulan lagi) nanti presiden yang bicara,” tegas dia.
JK mengungkapkan tidak semua sekolah bisa menjalankan program FDS. Terutama sekolah-sekolah di desa. Salah satu masalah utamanya adalah belum semua sekolah terutama yang di desa punya kantin yang menyediakan makan siang.
”Siapa bikin dapur di sekolah? ada gak ruang makannya? Itu yang paling sederhana, di samping yang lain-lain,” tegas dia.
Bukan kali ini saja Muhadjir berseberangan dengan JK dalam urusan pendidikan nasional. Sebelumnya mereka terlibat dalam pembahasan ujian nasional (Unas). Berdasarkan kajian Kemendikbud di bawah Muhadjir, Unas tahun ini semestinya dimoratorium atau dihendikan sementara terlebih dahulu.
Tapi, JK yang sejak awal menjadi motor penggerak Unas terus menyakinkan pentingnya unas yang diberlakukan secara menyeluruh. Pada akhirnya, Unas tetap berjalan sesuai pertimbagan JK.
Dalam perkara FDS, sejatinya sudah pernah ada polemik dan prokontra pada akhir 2016 lalu saat ide itu muncul dari Muhadjir. Saat itu, JK juga langsung merespon kalau belum saatnya diterapkan secara nasional. Program tersebut bisa dilakukan secara opsional. Bukan keharusan bagi sekolah.
Senada, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin menuturkan sebaiknya kebijakan full day school itu ditata terlebih dahulu sebelum diterapkan. Karena potensi untuk mematikan madrasah diniyah (madin) begitu tinggi. ”Kalau full day madin akan jadi korban. Jadi mesti ini ditata ulang,” ujar KH Ma’ruf di kantor MUI, kemarin.
Sebenarnya dia hendak bertemu dengan Mendikbud Muhadjir di kantor tersebut. Tapi, ditunda dan diagendakan pertemuan pada hari ini (14/6).
