Sementara itu, Pemkab Bandung sudah membentuk tim untuk memantau proses pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK yang dibuka sampai 14 juni 2017.
Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan mengatakan, proses penerimaan siswa baru SMA/SMK sudah ditangani pemerintah provinsi dan ada kebijakan baru sistem yang disamakan di kota/kab se-Jawa Barat. Dengan ada sistem jalur nonakademik dan akademik, akan mempertegas untuk menrangkul siswa miskin dan prestasi.
”Dengan adanya Kartu Indonesia pintar (KIP) sangat membantu proses pendidikan bagi peserta didik. Kartu itu sudah tersebar dan penerimanya sudah ada karena didata pemerintah pusat,” kata Gun Gun Gunawan kepada Jabar Ekspres di Soreang, kemarin.
Untuk mengurangi permainan yang dilakukan oknum dalam proses sertifikat prestasi atau siswa miskin (afirmasi), pemerintah mensyaratkan adanya surat pernyataan mutlak. Baik SKTM atau pun dari lembaga pembina bagi siswa jalur prestasi dari KONI. ”Ini otomatis by system,” ucapnya.
Gun Gun menambahkan, adanya persyaratan pernyataan tanggung jawab mutlak untuk proses PPDB jalur nonakademik dinilai bisa mengurangi risiko penyalahgunaan dari oknum tertentu. ”Kami sudah membentuk tim pemantau proses pelaksanaan PPDB di sekolah sekolah se-Kabupaten Bandung,” akunya.
Dia mengimbau orangtua siswa yang mau mendaftarkan anaknya agar mengikuti sistem dan jalur yang ada. Termasuk mengurangi untuk mengandalkan kepada pihak ketiga yang memberikan harapan yang tidak sesuai jalurnya.
”Apalagi harus mengeluarkan uang. Jangan! Laporkan kepada kami jika ada yang meminta pungutan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Soreang Nunung Sumirat mengatakan, hari kedua proses pendaftaran PPDB SMA/SMK masih minim. SMAN 1 Soreang memiliki kuota sebanyak 12 rombel (rombongan belajar) dengan jumlah per kelas 36 siswa. Kuota keseluruhan sekitar 432 siswa, untuk jalur nonakademik sekitar 180 siswa yang terbagi afirmasi dan prestasi.
”Hari kedua baru sekitar 30 siswa yang mendaftar. Sebab, hari pertama masih banyak orangtua yang hanya mencari informasi persyaratan. Termasuk mengeluhkan sistem online yang susah untuk entri data,” papar Nunung kepada Jabar Ekspres.
Dia mengatakan, kebanyakan peserta tidak daftar secara online di luar sekolah karena harus melengkapi persyaratan. ”Termasuk gangguan jaringan agar bisa langsung diverifikasi,” tuturnya.
