jabarekspres.com, NGAMPRAH – Setelah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan gelar Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sikap saling menyalahkan kembali dilontarkan Ketua DPRD KBB Aa Umbara.
Dirinya mengaku kecewa terhadap kinerja Pemkab Bandung Barat atas hasil opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya sebagai Ketua DPRD mengaku kecewa atas kinerja Pemkab yang lagi-lagi mendapatkan WDP selama 5 tahun terakhir,”jelas Aa ketika dihubungi Jabar Ekspres kemarin (6/6)
Dirinya menilai, bila dibandingkan dengan Kabupaten Pangandaran yang sudah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), KBB seharusnya mampu memperoleh WTP juga.
Bahkan, memasuki tahun ke-10 di bawah kepemimpinan Abubakar dan Yayat T Soemitra berarti dalam urusan administrasi keuangan pemerintahan banyak mengalami permasalah.
“Ini harus jadi bahan intropeksi saja,” sesal Aa
Dirinya menilai, gagalnya KBB mendapatkan WTP, akibat pimpinan gagal dalam membina bawahannya. Padahal, sebagai pimpinan, seharusnya memiliki sikap tegas, disiplin, tanggung jawab, mampu mengawasi hingga melakukan evaluasi.
“Jadi kalau bawahannya tidak bisa bekerja, tentu sebagai pimpinan harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi bkan malah dibiarkan,”cetus Aa.
Selain itu, permasalahan penilaian yang dilakukan oleh BPK sebetulnya dari tahun ke tahun adalah urusan aset dan pengelolaan keuangan yang tak kunjung selesai.Terlebih, Dewan tidak pernah mempersulit dalam menyetujui anggaran yang diajukan dari masing-masing SKPD.
Namun, faktanya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menjalankan program.
“Ratusan miliar kami setujui untuk SKPD dalam menjalankan program. Tapi hasilnya tidak terserap dengan baik dan tidak pernah meraih prestasi membanggakan,” ujarnya.
Aa menambahkan, dengan gagalnya mendapatkan WTP, akan menambah ketidak percayaan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan keuangan kepada KBB.
“Kalau terus-terusan WDP, bisa saja ke depan malah jadi dapat opini disclaimer dari BPK. Pemerintah pusat tidak akan percaya lagi kepada KBB,” ungkapnya.
Dirinya meminta di tahun politik seluruh pegawai negeri sipil (PNS) agar tidak terbawa pada ranah politik sehingga lupa dengan tugas dan kerja sebagai PNS untuk melayani masyarakat.
