jabarekspres.com, BANDUNG – Adanya aduan masyarakat mengenai buruknya kualitas aspal jalan raya di kawasan Geopark Ciletuh mendapat perhatian tersendiri dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady.
Menurutnya, buruknya kualitas pembangunan infrastruktur jalan sangat tidak dibenarkan. Sebab, kawasan Geopark Ciletuh saat ini sedang mengajukan ke UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) untuk mendapat pengakuan sebagai Geopark Internasional.
”Geopark Ciletuh sedang dipromosikan menjadi salah satu Obyek Daerah Tujuan wisata (ODTW) unggulan tingkat dunia ke UNESCO. Jangan sampai terganggu,” jelas Daddy ketika ditemui di gedung DPRD belum lama ini
Dia menilai, seharusnya ODTW sekelas itu di-support dengan pembangunan jalan yang baik. Sehingga, dapat memudahkan para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut. ”Dengan kata lain, seharusnya kualitas jalannya pun yang berkelas jangan asal-asalan,” ucap Daddy.
Dirinya menuturkan, selama ini dewan melalui Komisi IV telah mendukung keinginan menjadikan Geopark Ciletuh menjadi salah satu ODTW tingkat dunia. Hal ini didorong dengan disetujuinya penganggaran dalam APBD 2016. Bahkan pada APBD 2017 rencanannya akan ditambah kembali
Dukungan ini diberikan, kata dia, setelah Komisi IV melakukan kajian dan analisa mengenai potensi Geopark Ciletuh tersebut akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di kawasan Jabar bagian selatan.
Namun, ketika mendapat laporan mengenai buruknya kualitas jalan di sana, pihaknya akan segera mempertanyakan langsung kepada dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. ”Janganlah apa yang sudah disepakati dalan APBD itu lantas malah melenceng dari tujuan yang telah disepakati bersama,” tutur dia.
Daddy menilai, seharusnya pembangunan jalan yang merupakan kewenangan provinsi ini harus memiliki kualitas yang baik. Sehingga dapat memiliki manfaat bukan saja untuk wisatawan tetapi masyarakat secara luas.
Daddy memaparkan, diberikannya anggran untuk pembangunan jalan di Geopark Ciletuh sebenarnya telah dijadikan skala prioritas oleh Badan Anggaran. Terlebih, untuk pembangunan di sektor lain pihaknya telah menunda dulu. Bahkan, untuk pembangunan Irigasi yang seharusnya dianggarkan terpaksa dibatalkan.