jabarekspres.com, NGAMPRAH – Rencana penertiban atribut Baliho sosialisasi calon Bupati (Balonbup) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat reaksi keras dari sebagian tokoh politik yang merasa kepentingannya terganggu.
Bahkan, sejumlah bakal calon Bupati seperti Aa Umbara Sutisna dan tim sukses Doddy Imron Cholid mengancam akan menambah jumlah baligo/spanduk bila penertiban dilakukan dengan tidak adil dan tebang pilih
“Saya justru akan menambah 100 baligo lagi jika baligo saya diturunkan,” ucap Aa Umbara ketika ditemui kemarin (11/5)
Dirinya menuding, surat imbauan yang dilayangkan Satpol PP tak berdasar.Malah, kebijakan tersebut syarat dengan kepentingan politik.
Aa menilai, terpasanganya beberapa Baliho dan spanduk dari calon bupati sebtulnya untuk menyosialisasikan tentang profile calon pemimpin yang ada di KBB. Bahkan sangat membantu bagi KPU agar partisipasi dan respon dari masyarakat menjadi peduli.
“Menurut saya para calon ini membantu sosialisi KPU memperkenalkan bakal calon. Kalau Satpol memang ingin menertibkan harus jelas alasannya,” jelas Aa yang juga menjabat Ketua DPRD KBB
Pendapat keras juga dilayangkan oleh Partai Golkar melalui pendukungnya Doddy Imron Cholid. Bahkan, dia mengancam akan melayangkan somasi kepada satpol PP bila berani menurunkan Baliho yang didukungnnya.
kepada Satpol PP sebab disurat imbauan itu tertuang bahwa Doddy Imron Cholid telah melanggar Perda dan surat dinilai cacat hukum, karena ditujukan kepada bakal calon bukan pada perusahaan atau lembaga pemasang baligo.
Kader Golkar Kabupaten Bandung Barat Gunawan Rasyid mengatakan, surat himbauan seharusnya ditujukan ke vendor baligo bukan bakal calonnya.Sebab, mengenai pemasangan Baliho milik Doddy sudah diserahkan sepenuhnya kepada vendor perusahaan yang memasang.
“Silahkan layangkan suratnya ke perusahaan yang memasang bukan sama pak Doddy,”cetus Gunawan.
Dirinya menyatakan, bila Satpol PP berani menurunkan Baliho milik Doddy, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan hal serupa dengan menurunkan Balighp milik calon lain.
Menurutnya, tindakan ini akan dilakukan bila Satpol PP dalam melakukan penertiban tidak betul betul melaksanakan sesuai aturan. Bahkan terskesan tebang pilih.
“Tidak boleh ada tebang pilih. Kalau memang bakal ditertibkan, semua juga harus ditertibkan. Jangan sampai ada tebang pilih,” tegas dia
