Menurut Ismail, HTI akan terus mencermati proses yang dilakukan pemerintah untuk membubarkan HTI. Namun demikian, ulang Ismail, organisasinya berharap pemerintah menghentikan rencana merema. ”Kami berharap proses ini tidak berujung pada apa yang disebut pembubaran. Karena sangat tidak elok dan menciderai hak anak bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa,” jelasnya. Tentu saja, sambung dia, HTI akan mengambil langkah yang perlu dilakukan apabila pemerintah meneruskan rencana tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD HTI Jawa Timur Fajar Kurniawan menegaskan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait pernyataan pemerintah. Menurutnya, organisasi masyarakat tidak akan langsung bubar hanya karena keinginan pemerintah. Mereka tetap harus menunggu ketetapan pengadilan untuk mengetahui nasib dari HTI. ”Yang dinyatakan adalah bahwa pemerintah menempuh upaya hukum. Media jangan mengambil kesimpulan dari statement itu karena keputusan akhir bukan di pemerintah,” tegasnya.
Dia menilai, pernyataan pemerintah ini merupakan blunder politik yang justru bakal menyulut semangat perlawanan komunitas islam. Jika mereka berhasil dibubarkan, tak ada jaminan ormas islam yang lain bakal aman. Karena itu, dia sendiri mengaku tidak gentar dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. ”Ini semakin menunjukkan kalau pemerintah lebih condong ke pihak neoliberal. Saya yakin kalau rezim kalut seperti ini bakal mendapatkan perlawanan sengit,” ungkapnya. (Bay/Far/Gun/Jun/Idr/Syn/Tau/bil)