jabarekspres.com, BANDUNG – Dinas Pendidikan Jawa Barat terus mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA. Meski begitu, Kadisdik Jabar Ahmad Hadadi menegaskan, UNBK tingkat SMA di Jabar sudah mencapai 86 persen.
Hadadi mengatakan, dari jumlah tersebut bahkan sudah ada beberapa kota/kabupaten di Jabar yang sudah melaksanakan UNBK 100 persen.
”Alhamdulilah SMA di Jabar sudah 86 persen melaksanakan program ujian berbasis komputer. Mudah-mudahan ke depan akan bisa 100 persen,” kata Hadadi saat memantau UNBK di SMAN 5 Kota Bandung, kemarin (10/4).
Hadadi memerinci, kota/kabupaten yang sudah 100 persen tersebut antara lain Kota Bandung, Depok, Bogor, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Sukabumi, Cianjur, Sumedang, Cirebon, Majalaya, Indramayu, Tasikmalaya, Banjar, Kuningan, dan Ciamis. ”Sedangkan, mereka yang belum siap rata-rata berada di daerah agak pedalaman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hadadi memaparkan, saat ini jumlah keseluruhan siswa di Jabar yang mengikuti UNBK sebanyak 196.768 peserta. Sementara untuk, UNKP (basis kertas dan pensil) sebanyak 14 persen atau sebesar 47,592 peserta.
Untuk mengantisiapasi terjadinya kendala selama UNBK 2017 berlangsung, kata dia, setiap sekolah sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Baik itu aparat keamanan, maupun dari pihak PLN. Sehingga bisa dipastikan selama proses UNBK, tidak akan ada pemadaman listrik.
”Mudah-mudahan pelaksanaan UNBK tingkat SMU di Jabar bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun,” tandasnya.
Sementara itu, pelaksanaan UNBK di SMA Tamasek Independen School di Gegerkalong, Kota Bandung sempat karena diblokir di server pusat Kemendikbud.
Proktor Utama, Frederick Luis SMA Tamasek Independen School mengatakan, jika pelaksanaan UNBK di sekolahnya terlambat dua jam dari jadwal yang harusnya dilaksanakan.
”Betul sekolah kami terblokir di server pusat, dikarenakan server sekolah kami tidak tercatat di Kemendikbud,” terangnya, kemarin.
Dia mengatakan, teknis pemblokiran tersebut dikarenakan server di sekolahnya berganti program dari ASP menjadi Matrix. Salahnya, katadia, penggantian program tersebut tidak diinformasikan ke Kemendikbud. Sehingga program sekolahnya tidak tercatat di Kemendikbud sebagai program yang akan mengikuti UNBK.
”Jadi kami dianggap penyusup mungkin karena programnya baru dan IT program kami tidak menginformasikan ke pusat, kami terus melakukan koordinasi dengan panitia disini dan kemudian panitia menghubungkan ke server pusat dan juga Matrix agar menghubungi Kemendikbud agar membuka blokiran kami dan kami benar-benar peserta UNBK bukan penyusup,” paparnya.
