jabarekspres.com, JAKARTA – Penerapan open data (data terbuka) bagi lembaga pemerintah menjadi kebutuhan. Hal itu ditegaskan Prof Dr Diah Natalisa, deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), di Jakarta, kemarin (22/3).
Realitanya, menurut Diah, saat ini masih banyak lembaga pemerintah, kementerian maupun pemerintah daerah belum menerapkan sistem open data. Padahal, itu penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik kepada masyarakat.
Sesuai dengan pesan Presiden Jokowi bahwa peningkatan pelayanan publik dan penerapan e-budgeting diperlukan guna menghindari penyimpangan. Ketika sudah ada yang menerapkan bisa replikasi bagi daerah lain.
”Kami mengimbau agar semua daerah menerapkan kebijakan ini (open data),” ujar dia saat jumpa pers usai membuka pameran dan seminar bertema, ‘Innovation In Public Services Through Open Data, Learning from The Indonesian Cross-Sectoral Champions,’ di kantor Kemen PANRB, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan.
Menurut Diah, gerakan open data harus menginspirasi keterbukaan standar pelayanan. Sebagai pintu masuk kritik yang konstruktif dari masyarakat. Keberpihakan pada open data ini menimbulkan kontrol dari masyarakat karena ada keterbukaan. Sekaligus pemikiran kreatif yang bernama inovasi.
Sementara itu, Andreas Pawelke, direktur Open Data Labs Jakarta menjelaskan, Indonesia merupakan negara pendukung penerapan open data. Oleh karena itu, membuat pemerintah makin proaktif kepada masyarakat. ”Kalau sebelumnya diminta data, sekarang sudah disiapkan bagi publik,” ungkap dia.
Andreas menyampaikan, sejak Open Data Labs bekerja di Indonesia tahun 2014 sudah bermitra dengan para inovator pelayanan publik dalam memecahkan persoalan pelayanan publik di lapangan. Berlanjut tahun 2015, mulai bekerjasama dengan kemenpan dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Di tempat sama, Kepala Diskominfo Kota Bandung dr Ahyani Raksanagara MKEs mengatakan, terdapat sejumlah kendala dalam penerapan open data di lapangan. Seperti kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Meski, persoalan itu dapat diatasi dengan tingginya komitmen kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan open data.
”Kalau mau percepatan (open data) lagi maka butuh kolaborasi dan partisipasi dengan sejumlah pihak dari berbagai keahlian,” ungkap dia yang memimpin langsung keikutsertaan Kota Bandung dalam pameran. (hen/rie)
