Sementara soal perekrutan calon TKI, Dede menambahkan, pihaknya meminta agar pemerintah desa menjadi corong informasi. Hal itu untuk mengantisipasi ulah oknum penyalur tenaga kerja yang memberangkatkan warga ke Arab Saudi secara ilegal. Apalagi, jumlah TKI di Arab Saudi terhitung banyak, yakni menempati urutan kedua setelah Nusa Tenggara Timur. Namun, hanya di beberapa kabupaten dan desa-desa tertentu.
” Untuk menekan TKI ilegal, ke depan akan dibuat Desa Migran. Dimana desa tersebut akan mendata warganya agar menjadi TKI yang legal,” paparnya.
Sementara itu, Kasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KBB Sutrisno menuturkan, minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri masih tinggi. Kecamatan Cipeundeuy, menurut dia, merupakan salah satu daerah di KBB yang merupakan kantung TKI.
”Memang dari KBB cukup tinggi yang ingin bekerja ke luar negeri. Terutama Cipeundey ini berbatasan dengan Cianjur dan Purwakarta,” tandasnya. (drx/fik)