bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat akan menrejakan 100 paket pembangunan serta perbaikan jalan dan drainase di tahun ini.
Sebanyak 100 paket tersebut di empat titik meliputi wilayah utara, di antaranya jalur Maribaya-Patrol sepanjang 7 kilometer, wilayah tengah Purabaya-Jati-Saguling yang tersisa 5 kilometer, wilayah barat Cipeundeuy-Cipatat sepanjang 7 kilometer. ”Untuk wilayah selatan juga kita memiliki sejumlah paket perbaikan jalan. Tapi, kebanyakan sudah dibantu dari CSR proyek Cisokan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat Anugrah kepada wartawan di Ngamprah kemarin (13/2).
Menurut Anugrah, pembangunan serta perbaikan jalan ini harus dituntaskan di tahun ini. Karena tahun ini merupakan akhir di mana masa kepemimpinan Bupati Bandung Barat Abubakar selama satu tahun anggaran. Sementara, tahun depan Bupati akan habis masa jabatan pada Juli 2018. ”Sesuai perintah pak bupati, jalan-jalan ini harus dituntaskan bagi kenyamanan masyarakat. Kabupaten Bandung Barat memiliki panjang jalan seluas 500 kilometer lebih, 80 persen di antaranya sudah selesai diperbaiki dan sisanya tinggal 20 persen lagi,” terangnya.
Anugrah menyebutkan, tahun ini PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 140 miliar. Terdiri dari perbaikan jalan, pembangunan jalan serta perbaikan drainase. Dia menargetkan. Tahap lelang akan dimulai pada bulan Maret 2017. ”Sehingga pengerjaan sudah bisa dilakukan di bulan Mei dan pada saat lebaran jalan sudah selesai. Kita tidak mau pengerjaan itu dikerjakan di akhir tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat mengingatkan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar mematangkan perencanaan seluruh proyek yang akan dikerjakan di tahun 2017. Bahkan, Komisi III akan rutin memanggil jajaran PUPR untuk terus memantau pengerjaan infrastruktur agar tidak terjadi lagi proyek yang mangkrak.
”Ini sudah memasuki bulan ke-2 di tahun ini. Kami akan pantau terus kinerja Pekerjaan Umum. Bahkan, kami akan sering memanggil mereka agar bisa dilakukan evaluasi seluruh pengerjaan infrastruktur yang sudah direncanakan,” tegas Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat Pither Tjuandys.
