bandungekspres.co.id, BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan segala macam permasalahan lingkungan hidup. KPK bersama pemprov Jabar meluncurkan program bernama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Jawa Barat.
SUPERVISI: Pimpinan KPK Saut Situmorang menyampaikan sambutannya pada gelaran Gerakan Nasional Penyelamatan SDA.
Wakil ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, selama ini, kejahatan tindak pidana korupsi marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia tak terkecuali Jabar. Menurutnya, pelanggaran korupsi di bidang lingkungan yang sering terjadi adalah masalah perizinan lingkungan yang dilakukan perusahaan swasta yang berhubungan dengan Birokrasi.
”Perizinan pertambangan, analisis dampak lingkungan (Amdal) pertambangan ilegal adalah beberapa jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengusaha dengan pihak birokrasi,” jelas Saut usai acara Kick Off Meeting Penyelamatan Sumber Daya Alam di Gedung Sate kemarin (10/2).
Selain itu, kejahatan lingkungan lainnya yang sering terjadi adalah pencemaran, baik air, udara dan darat. Bahkan kerugian yang ditimbulkan bukan saja materi, tetapi lingkungan yang rusak dengan hitungan secara materi sangat besar.
Dirinya memaparkan, konsennya KPK menyoroti permasalahan lingkungan ini dilakukan atas penelaahan dengan melakukan studi kajian. Sehingga untuk teknisnya, KPK akan melakakukan supervisi dalam penindakannya secara langsung.
Saut menambahkan, bila permasalahan lingkungan ini bisa tertangani, maka ke depan bisa dipastikan kondisi sumber daya alam Indonesia akan tertata baik, dan bisa diwariskan ke anak cucu berikutnya.
”Jadi bila nanti punya kesulitan kita akan membantunya dengan menerjunkan tim ke daerah langsung,” ucap Saut.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik KPK dalam penindakan korupsi lingkungan. Sebab selama ini, permasalahan lingkungan di Jabar sendiri sangat kompleks dan banyak melibatkan berbagai pihak.
Dirinya mengakui, kejahatan lingkungan tidak menutup kemungkinan banyak terjadi di Jabar. Namun seiring kewenangan perizinan sekarang yang dilimpahkan ke pemda, Pemprov Jabar bertekad akan melakukan penataan dalam perizinan. Seperti restribusi air, baik penggunaan air tanah dan permukaan, kehutananan, pertambangan, atau yang lebih luasnya pada pengelolaan sumber daya alam.
