Yang juga memicu banyaknya penyelundupan itu karena kjumlah konsumen narkotika di Indonesia yang begitu banyak. Pengedar narkotika mendapatkan untung besar bila bisa dijual di Indonesia. ”Maka, sebenarnya upaya menutup sumber narkotika itu bisa dilakukan dengan penegakan hukum dan menekan jumlah pengguna. Kalau tidak ada pengguna, mau dikirim berapapun ke Indonesia tidak ada yang beli,” tuturnya.
Apalagi, sistem rekrutmen pengedar narkotika itu multi level marketing (MLM). Pengedar merekrut banyak orang yang menjadi bawahannya. ”Sederhananya, bos bandar tidak mengenal kurir dan konsumen. Hanya bandar kecilnya yang mengetahui kurir dan konsumen,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, upaya menangani kejahatan narkotika ini memang tidak boleh kendor, namun penggunaan senjata api itu juga perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. ”Penggunaan setiap peluru itu seharusnya ada semacam laporannya dan pertanggungjawabannya,” ungkapnya.
Bila berkiblat pada basic principle on the use of force and firearms yang menjadi pedoman penggunaan senjata api di Eropa dan sebagainya, maka seharusnya petugas kepolisian itu melaporkan setiap butir peluru yang digunakan ke DPR. ”Untuk apa penembakan itu, siapa yang tertembak dan saksinya siapa harus jelas. Kronologisnya harus jelas,” tuturnya.
Bahkan, dalam penembakan yang dilakukan petugas itu ada saksi, seperti rekan, atasan atau masyarakat yang memastikan kebenaran alasan penembakan tersebut. ”Bila, prosedur tersebut dijalankan tentunya, Potensi pelanggaran HAM menjadi minim. petugas juga terlindungi dari kemungkinan melanggar HAM,” jelasnya. (idr/rie)