bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program pengasuhan perlindungan anak berbasis masyarakat (PPABM).
Program ini diluncurkan mengingat angka kekerasan terhadap anak terus meningkat. Dalam kasus tersebut, kekerasan dilakukan orang-orang yang tidak disangka secara akal sehat bahwa mereka akan mampu dan tega untuk melakukan kejahatan kekerasan.
Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani menuturkan program ini sebagai upaya preventif dan solusi atas disfungsi orientasi keluarga yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat.
”Untuk bersama-sama memiliki kepedulian dan ikut melindungi anak-anak yang ada di lingkungan mereka, sehingga anak-anak bisa diselamatkan,” ucap Netty, kemairn (18/1).
Netty menuturkan, program tersebut akan segera diterapkan pada sembilan Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Karawang, dan Subang.
”Daerah tersebut adalah kantong buruh migran di Jabar,” jelasnya.
Dia menuturkan, pihaknya akan melakukan pelatihan kepada para kepala desa, dan para motivator ketahanan keluarganya untuk melakukan penjangkauan terhadap anak-anak pada situasi kerentanan.
Berdasarkan survei kata dia, anak-anak yang berpotensi memiliki kerentanan keluarga menjadi korban maupun pelaku kriminalitas. ”Jadi itu yang akan kami tangani terlebih dahulu, juga,” ucapnya.
Netty mengakui telah melakukan uji coba PPABM tersebut di salahsatu wilayah di Kota Bandung, seperti di Citepus. Sejak tahun 2012 hingga 2016 terdapat penurunan kecendrungan anak tinggal di jalan.
”Kan ada anak yang diantar orang tuanya ke lampu merah Pasteur. Sekarang sudah mengalami penurunan. Tapi itu hanya di satu kawasan. Nah itu yang menjadi modal kami menggagas konsep PPABM,” ujarnya.
Namun, sebelum masuk ketahap penerapan total, pihaknya akan melakukan pelatihan pada kader Motivator Ketahanan Keluarga
(Motekar) di sembilan Kabupaten tersebut.
Selain Kader Motekar pihaknya juga akan melakukan pelatihan kepada para kepala desa di sembilan kabupaten/kota tersebut, guna agar para kepala desa dapat mengetahui delik-delik kekerasan terhadap anak. (jar/rml/rie)
