bandungekspres.co.id, BANDUNG – Sistem layanan elektronik menjadi cara efektif mencegah pejabat negara maupun aparatur negeri sipil (ASN) untuk bertindak korupsi dan pungutan liar (pungli). Sistem ini berhasil diaplikasikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam berbagai layanan.
DUET: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) menyampaikan pesan antikorupsi materi bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani (kanan).
Menurut Risma, Kota Surabaya sudah menerapkan layanan elektronik dalam beberapa tahun terakhir. ”Saya terus berusaha semaksimal mungkin mempersempit para pejabat berbuat korupsi. Semua layanan sudah menggunakan elektronik. Contohnya, warga tidak usah lagi antre jika (berobat) ke rumah sakit,” ujar Risma usai mengisi Seminar Anti Korupsi bersama PT Pos Indonesia di Graha Pos, Jalan Banda, kemarin (11/1).
Contoh lainnya, kata Risma, pengurusan akta kelahiran sudah menggunakan aplikasi di smartphone. Warga tinggal mengisi formulir yang dibutuhkan. Proses pembayarannya pun melalui bank. Setelah akta itu dicetak, langsung dikirim melalui pos. ”Untuk surat izin-izin lainnya juga begitu. Mau izin usaha atau lainnya, nggak perlu datang datang sama sekali,” kata dia.
Berkat kesuksesannya itu, kata dia, Kota Surabaya selalu menduduki posisi kedua secara nasional untuk integritas pemberantasan korupsi dari KPK . Bahkan, di Jawa dan kota besar menduduki nomor 1.
Untuk mendukung layanan tersebut, Pemkot Surabaya memasang wifi gratis di semua taman. ”Semua transparan, nggak ada yang kita sembunyikan,” kata dia.
Senada dengan Risma, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo juga mengungkapkan dalam menjalankan roda pemerintahannya sudah beralih ke sistem elektronik.
”Saya mendorong para pejabat itu untuk tidak takut menyerap anggaran. Semua sudah transparan dengan sistem elektronik. Ada e-planning, e-budgeting, e-monev, bahkan sebenarnya ada e-delivey. Jadi, ngapain harus takut?” tegas Ganjar.
Menurut dia, para kepala daerah wajib menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan adanya sistem elektronik tersebut, maka dipastikan tidak akan terjadi penyelewengan.
Selain itu, kepolisian dan kejaksaan pun akan selalu membantu tugas-tugas. ”Tujuannya, agar budayanya terselenggara baik, tidak ada nyolong. Man, money dan machine harus berjalan baik,” ujar dia.
