bandungekspres.co.id, BANDUNG – Proses perencanaan dalam pelaksanaan proyek pemerintah menjadi sorotan serius Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Hal ini ditegaskan, di hadapan kepengurusan baru Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Barat yang baru dilantik di Gedung Sate, kemarin (3/1).
Menurut Heryawan, LPKJ memiliki fungsi strategis dalam pembangunan khususnya di Jawa Barat. Sebab, LPKJ juga berperan dalam membenahi, mengembangkan dan menjamin kualitas sebuah proyek pembangunan.
”Dalam menjamin ini harus ada kualitas konstruksi dari mulai perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dan audit konstruksi,” jelas Heryawan, kemarin.
Pria yang akrab disapa Aher ini menilai, LKPJ memiliki fungsi penting untuk menjamin kualitas jasa konstruksi dengan ada regulasi dan perangkat yang memadai. Sehingga kualitas bisa terwujud, dan dunia usaha jasa konstruksi bisa berkembang.
Selain itu, dia menginginkan LKPJ dapat melakukan sikap profesionalisme dan moralitas yang baik. Sebab kerjasama yang dilakukan bersama Pemprov memiliki tanggung jawab yang besar untuk masyarakat Jawa Barat.
”Kualitas yang baik itu seperti Gedung Sate dan Gedung Pakuan peninggalan zaman Belanda, itu kita hanya melakukan renovasi pengecetan dan aman-aman saja,” kata Aher.
Aher menegaskan, untuk mendapatkan kualitas yang baik dibutuhkan sebuah perencanaan dengan dukungan SDM yang memadai dan profesional. Sebab, perencanaan yang baik tidak menjamin keberhasilan. ”Namun pelaksanaan proyek yang baik tidak akan terlaksana bila tidak ada perencanaan yang baik,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua LPJK Jabar Eman Sulaeman mendukung langkah gubernur. Sebab selama ini pada proses awal perencanaan para pengusaha jasa konstruksi sangat sulit menentukan target kualitas proyek. Bahkan dalam proses pelaksanaan pun seringkali menanggung kerugian akibat dari kurang bersahabatnya kondisi cuaca.
”Jadi usulan yang diucapkan gubernur saya pikir sangat baik dan harus dihargai agar para pengusaha jasa konstrksi bisa berkembang,” ungkap Eman. (yan/rie)
