Dia menjelaskan, sekarang ini perlu dibangun sistem IT terintegrasi. ”Sebab, kunci pajak adalah data,” tegasnya..
”Saat ini, baru 400.000 WP yang ikut TA dan 900 WP baru. Sehingga perlu digaungkan lagi pelaksanaan TA. Terlebih ada penelitian 1 persen orang Indonesia mengusasai kekayaan 49,3 persen kekayaan nasional,” sambungnya.
Menurut Yustinus, sejak periode I hanya 32 orang membayar tebusan di atas Rp 100 miliar. Apabila tarif tebusan 2 persen dikali 50 ada Rp 750 triliun harta yang hanya dimiliki 32 orang. Kemudian, hanya 103 orang yang membayar tebusan di atas Rp 50 miliar dengan total tebusan Rp 25 tiliun.
”Kalau dijumlah lagi hanya 9.000 wajib pajak yang ikut TA sudah membayar tebusan 60 persen. Artinya, dengan mengawasi 9.000 orang sama dengan mengawasi 60 persen kekayaan,” pungkasnya. (yul)
