bandungekspres.co.id, SOREANG – Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini makin pesat dan menjadi kebutuhan utama di segala sektor kehidupan manusia. Karena itulah banyak pihak menuntut pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efektif dan efisien.
Kendati demikian kata Asisten Administrasi Setda Kabupaten Bandung, Diar Irwana SH., memang tidak mudah untuk mengalihkan penyelenggaraan pemerintahan dari basis manual ke elektronik. Hal itu sebut Diar, membutuhkan proses dan upaya yang relatif besar.
”Kendati demikian, mengingat manfaat yang akan didapat dari teknologi ini cukup banyak. Maka pengelolaan dan penggunaan TIK dalam pemerintahan menjadi mutlak dilakukan,” ungkap Diar Irwana SH ketika membuka Sosialisasi Peraturan Bupati Bandung Bidang TIK di lingkungan pemkab Bandung di Bale Sawala Soreang, kemarin (23/11).
Diar Irwana menjelaskan, sebagaimana amanat Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (E-Gov), maka pemanfaatan TIK saat ini menjadi hal yang sangat penting.
Secara kelembagaan, tambah Diar di kabupaten Bandung, E-Gov dikelola Badan Arsip Perpustakaan dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI). ”Mencakup aplikasi pengelolaan website, layanan publik dan manajemen kepemerintahan,” jelas Diar.
Secara rinci dia menjelaskan, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan secara elektronik diantaranya pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data kabupaten Bandung yang mengkoneksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ”Dan digunakan untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan dan daftar hadir elektronika/SIMPEG secara online,” ucap Diar.
Untuk aplikasi layanan publik lanjutnya, di rumah sakit sudah diterapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang sudah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kemudian SIM Puskesmas, PB Online, SIM Perizinan, dan Sisten Informasi Manajemen Kecamatan (SiMacan).
”Sedangkan aplikasi manajemen kepemerintahan, program yang sudah dilakukan antara lain mencakup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) on line, e-Monev, SIMDA barang dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, kepala BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tri Heru Setiati, mengakui dalam menghadapi penyelenggaraan pemerintahan secara online masih menemui beberapa kendala. Di antaranya, belum memadainya infrastruktur telekomunikasi di beberapa kecamatan seperti Rancabali, Kertasari, Pacet dan Kecamatan Arjasari.