bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jabar I optimistis realisasi dana tebusan amnesti pajak di Jawa Barat akan menembus Rp 30 triliun sesuai dengan target yang ditetapkan sampai akhir program pada 2017. Saat ini, potensi penerimaan uang dari tax amnesty tersebut sudah mencapai 72 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jabar I Yoyok Satiotomo mengatakan, saat ini pihaknya berhasil mengumpulkan uang tebusan yang dihimpunnya sudah mencapai Rp 4,9 triliun dari target pada periode pertama sebesar Rp 1 triliun. ”Kami yakin target yang kita tentukan bisa tercapai,” kata Yoyok kepada wartawan saat menggelar sosialisasi tax amnesty kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pasar Baru Tradre Centre Bandung, kemarin (3/11).
Yoyok memaparkan, animo masyarakat untuk membayar pajak masih tinggi. Ini seiring dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukannya ke berbagai lapisan masyarakat, baik pengusaha besar maupun pelaku UKM di pasar dan pusat perbelanjaan modern. Pihaknya mengklaim untuk dana repatriasipun optimistis ada tambahan Rp 200 miliar.
”Sekarang ini, masih diurus dari Singapura. Biasanya menjelang tutup tahun akan semakin banyak yang masuk,” ujar Yoyok.
Lebih lanjut Yoyok menjelaskan, selain tingginya animo masyarakat, potensi pengusaha yang mulai ’tercerahkan’ oleh pengampunan pajak. Namun, anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar baru 10 persen saja yang telah memanfaatkan fasilitas dari negara ini.
Menrutnya, untuk menyasar wajib pajak, Kanwil DJP Jabar I telah membidik sejumlah pusat perbelanjaan baik modern dan tradisional untuk dijadikan sebagai target sosialisasi seperti Pasar Baru, Paris Van Java Mall, Cihampelas Walk dan sentra-sentra bisnis lainnya yang ada di Bandung.
”Potensi pajak yang bisa kita ambil dari para pedagang di Pasar Baru sangat tinggi karena satu pedagang biasanya tidak hanya punya satu kios,” jelasnya.
Yoyok menambahkan, dari pedagang yang ada di Pasar Baru, apabila dilihat dari kuantitasnya mencapai 3.000 pedagang dengan 700 pemilik tenan. Di antaranya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPPWP).
”Untuk memaksimalkan potensi itu, kami sudah menyediakan pojok khusus di lantai 7,” pungkasnya. (dn/fik)
