’’Seperti menurunnya produksi minyak dalam negeri, UU Migas, sampai sola harga gas,’’ terangnya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro juga optimistis dengan duet Jonan-Arcandra. Dia menyebut pucuk pimpinan ESDM itu unik karena terpilih dari pilihan presiden yang terbatas. Presiden ingin agar dipimpin oleh professional, bukan orang politik. Yang terbaik, menurutnya memang mereka berdua.
Soal tidak adanya latar belakang migas, maupun pertambangan pada diri Jonan, disebutnya tidak ada masalah. Selama ini Kementerian ESDM memang dipimpin oleh orang dari konsentrasi ilmu lain. Contoh paling mutakhir adalah Sudirman Said yang akhirnya digantikan Arcandra.
Baca Juga:Lebih Dekat dengan RakyatJabar Optimistis Juara Umum Lagi
’’Yang paling penting dari pimpinan itu integritas dan leadership. Ada eselon satu dan dua yang bisa mendukung mereka,’’ jelasnya. Dia juga melihat kalau pengalaman Jonan di Kemenhub bisa memberikan sumbangsih positif terhadap keinginan Pertamina untuk menggarap cadangan migas yang besar di laut dalam.
Adanya Arcandra yang ahli di bidang migas juga membuat pembagian kerja mereka bisa makin jelas. Yang jelas, mereka memang harus bergerak cepat karena banyak pekerjaan yang harus dibereskan. Misalnya soal kesuksesan proyek 35 ribu MW, produksi dan cadangan migas yang menurun, sampai hilirisasi mineral.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Ramson Siagian mengaku terkejut dengan keputusan Presiden Jokowi memilih Jonan sebagai Menteri ESDM. Ramson menilai, dibandingkan Jonan, dalam pandangannya masih ada sejumlah alternatif yang lebih layak menduduki posisi menteri ESDM. ”Apakah ini supaya Arcandra tetap berperan, kami tidak tahu. Tapi ini hak prerogatif Presiden,” kata Ramson.
Menurut Ramson, Komisi VII tinggal menunggu langkah-langkah dan kebijakan duet Jonan dan Arcandra. Tantangan terbesar Menteri ESDM saat ini adalah pendapatan negara bukan pajak melalui migas bukan lagi jumlah yang signifikan. Menteri ESDM baru tentu harus memikirkan kebijakan baru, termasuk soal energi terbarukan.
”Jangan lupa soal kebijakan sektor pertambangan umum, ada beberapa perusahaan yang diberikan izin ekspor terhadap hasil tambang mentah,” ujarnya.
Jika bicara latar belakang Jonan, Ramson berusaha obyektif. Menurut dia, Jonan yang memiliki latar belakang ekonomi juga cepat beradaptasi saat menjadi Menteri Perhubungan. Karena itu, tugas Komisi VII untuk memberikan masukan, agar kebijakan Menteri ESDM ke depan lebih komperehensif. ”Saya harap pak Jonan tidak banyak membuat isu politis, seperti menteri yang terdahulu,” kata Ramson.