bandungekspres.co.id, SOREANG – Intervensi anggaran untuk penyelesaian rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung, masih belum maksimal. Bahkan, dengan anggaran yang tersedia, penyediaan tempat tinggal layak bagi masyarakat nyaris mustahil.
Hasil pendataan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, tahun ini masih ada 20 ribu rumah tak layak huni.
”Kami terus berupaya menurunkan jumlahnya dengan memanfaatkan dana stimulan yang terbatas,” kata Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, belum lama ini.
Jumlah itu, kata dia, jauh lebih menurun dibandingkan pada 2009 yang mencapai 70 ribu unit rumah tak layak huni. ”Tahun berikutnya (setelah 2010) mengalami penurunan dengan memanfaatkan dana (APBD) stimulan pembenahan Rp 7,5 juta per unit. Namun, adanya penurunan ini bukan berarti masalah selesai,” ujar Erwin.
Dana stimulan untuk rumah tak layak huni terus digelontorkan. Di APBD murni 2016 dana rumah tak layak huni diusulkan untuk memperbaiki 1.000 unit. ”Di APBD Perubahan diusulkan ditambah 800 unit, namun masih dalam masa pembahasan,” kata dia.
Dana stimulan perbaikan rumah tak layak huni ini, lanjut Erwin, tidak hanya diprogramkan daerah. Pemerintah pusat, provinsi, dan swasta juga ikut membantu. Perbaikan rumah tak layak huni dilakukan berdasarkan usulan desa.
Dirinya mengatakan kabupaten Bandung mendorong perbaikan Rutilahu dilakukan dengan cara bedah kampung. Sebab, jika hanya mengandalkan dana stimulan maka perbaikan rutilahu secara utuh tidak akan pernah tuntas. (bbs/fik)
