Pemerintah Kota Bandung, jadi merepotkan diri sendiri, dengan harus terlibat dalam melaksankan pembebasan lahan. Selanjutnya, harus menyiapkan anggaran pembangunan jalan baru. ”Ini menjadi dua kali kerja. Padahal untuk kepentingan PON itu interchange, bukan flyover,” terang Folmer.
Angka 2,5 meter hanya alasan asumtif. Sementara ketinggian 5,1 meter, itu diatur dalam permen PU No. 19 tahun 2011, itu ketinggian dasar minimal.
Sehingga, ketinggian itu sudah jauh-jauh hari diperhitungkan secara profesional. ”Ini menjadi hebat berkat keinginan 37 KK warga Rancabolang, kepentingan warga yang lebih besar diabaikan. Ini pertanyaan saya yang harus dijawab. Sebab, ketinggian bisa berubah-ubah. 2,5 meterpun bukan harga mati. Jangan menutup-nutupi haiden agenda. Kita tahu itu semua,” ucap Folmer.
Rudi, Ketua RW 08 Adipura, mengungkapkan, peristiwa itu berawal dari keluhan warga kami. Padahal sejak awal kami bisa menerima pembangunan exit tol demi pembangunan kota Bandung. Namun, jalan pemdamping yang dijanjikan tidak ada realisasi, sementara pemangkasan ketinggian jembatan sudah dipasang. ”Kami sudah meminta klarifikasi ke wali kota dan gubernur, tetapi sampai dengan saat ini belum ada jawaban,” kata Rudi.
Dani warga lainya, mengaku prihatin atas pemangkasan ketinggian jembatan. Sebab, bila ada bencana tidak ada jaminan keamanan.
Kami minta jaminan bila terus memaksakan penurunan jembatan dilaksanakan. Satker juga jangan membuat wacana yang membuat polemik. ”Prioritaskan yang menyangkut jiwa diperhatikan,” kata Dani.
Camat Gedebage Bambang Sukardi menyatakan, rencana 5,1meter jadi 2,5 meter, diawali atas kekhawatiran ada kejadian keceakaan kendaraan tak terduga dan penurunan harga tanah. Dan penurunan itupun, didasari kajian teknis dengan kebijakan jalan alternatif melalui pembebasan lahan yang menjadi tanggungjawab pihak Provinsi Jawa Barat, sementara pembangunan jalannya jadi beban Pemkot Bandung.
”Saat ini sedang menunggu daftar nominatif pembebasan lahan,” kata Bambang.
Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Agus Sjafroedin, mengungkapkan, di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pembangunan jalan alternatif di samping kantor Kecamatan Gedebage, sebagai penghubung akses Tol Gedebage tidak ada dalam keterangan detail rencana kota. Apalagi, penurunan dihubungkan dengan penurunan ketinggian jembatan exit Tol Gedebage.