bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan hitungan belanja pegawai dan modal usai penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 225 miliar oleh Pusat.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU tahun anggaran 2016 membuat kekhawatiran belanja pegawai terganggu.
”Tapi kita sudah ada strategi menyikapi penundaan ini, pokoknya belanja pegawai dan modal tidak terganggu,” katanya di Gedung Sate kemarin (28/8).
Menurutnya penundaan sebesar ini membuat pembahasan APBD Perubahan 2016 menjadi lebih pasti. Pihaknya akan berkreasi menutup kebocoran belanja pegawai dengan memenuhi anggaran dari target kelebihan anggaran (Silpa). ”Penundaan DAU besar juga, tapi kita upayakan tutup dari pendapatan yang lain juga efisiensi,” tuturnya.
Kepala daerah yang akrab disapa Kang Aher ini menegaskan, selain dari Silpa, pihaknya juga menuntut organisasi perangkat daerah untuk mengoreksi sejumlah program. Jika program diprediksi tidak berjalan dan targetnya tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maka lebih baik dihentikan. ”Cut saja programnya, selesai,” katanya.
Pihaknya juga berhitung kekurangan pendapatan ini bisa ditolong oleh target pendapatan dari Dispenda yang selalu tinggi. Menurutnya, banyak aspek di APBD di pemprov Jabar yang bisa dihemat. Mulai dari perjalanan dinas, rapat hingga kegiatan nonfisik. ”Yang tidak dihemat hanya gaji PNS, Tunjangan Perbaikan Penghasilan atau TPP dan belanja modal,” paparnya.
Di tempat sama, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya dalam APBD Perubahan 2016 tetap menganggarkan untuk belanja pegawai dan modal. Menurutnya sumber dana untuk belanja ini datang dari Silpa yang dihitung dari kemungkinan realisasi pendapatan lebih besar dari target.
”Ini datang dari efisiensi tender dan pendapatan, sumber dana kita tidak ada lagi di luar itu,” ujarnya.
Menurutnya DAU dari pusat rata-rata habis untuk gaji pegawai. Karena itu pihaknya sudah menghitung sampai Desember 2016 gaji PNS harus terus dianggarkan. Iwa mengaku, komponen ini mutlak dihitung karena gaji PNS tidak bisa ditunda.
Diakuinya, pembahasan anggaran pada tahun ini menjadi tahun berat bagi pemerintah daerah. Karena banyak aturan dan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah harus diikuti dengan sisa waktu yang terbatas.
