bandungekspres.co.id,, SUMUR BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung terbukti menginspirasi banyak pihak. Salah satunya Ombudsman RI dalam hal pelayanan publik.
Hal tersebut terungkap ketika kunjungan Ombudsman ke Pemkot Bandung di tengah penyelenggaran Rapat Kerja Nasional di Kota Bandung, kemarin (26/8).
”Kota Bandung adalah kota yang layak menjadi kota percontohan untuk bidang yang sifatnya pelayanan publik,” kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai saat rapat di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, kemarin.
Menurut dia, kota yang dipimpin Ridwan Kamil itu memiliki ide-ide yang menginspirasi kota-kota lain di Indonesia. Dia berpandangan, daerah berjuluk ”Kota Kembang” itu memiliki kemampuan mengubah rapor-rapor merah pelayanan publik menjadi rapor hijau. ”Dan ini sangat menginspirasi,” tegasnya.
Salah satunya melalui penggunaan platform online dan metode jemput bola dalam berbagai pelayanan publik. Dalam beberapa hal, kata dia, kota-kota lain belum memiliki inovasi seperti Kota Bandung.
”Di samping rapat kerja, ini (kunjungan ke Pemkot Bandung, Red) menjadi modal yang baik bagi para perwakilan untuk melakukan tugasnya sebagai Ombudsman di daerah,” tutur Amzulian.
Dia juga memuji gagasan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terkait duty manager yang beberapa waktu lalu sempat diwacanakan. Kendati masih dikaji, tapi menurut dia, program itu dianggap mampu menjadi terobosan baru pelayanan publik.
Sementara itu, progres perbaikan pelayanan publik di Kota Bandung telah jauh membaik dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Sebanyak 18 rapor merah yang dulu mencoreng Kota Bandung, kini sudah tidak ada lagi.
”Alhamdulillah, dari 60 SKPD, 56 sudah hijau, sempat lain masih kuning,” terang Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di tempat sama.
Rapor kuning tersebut, dikatakan wali kota yang akrab disapa Emil ini, karena sedang dalam masa perbaikan infrastruktur.
Nah, untuk mengukur kepuasan pelayanan publik, Emil mengaku sering melaksanakan survei. Untuk diketahui, di samping pujian dari Ombudsman, hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pelayanan publik Kota Bandung juga mendapat angka 80,2.
Sementara itu. selain bertemu dengan Wali Kota Bandung, rombongan Ombudsman RI juga melakukan kunjungan ke Bandung Command Center, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, Dinas Pelayanan Pajak, serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung. (edy/rie)
