bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat menyebutkan ada tiga SMA/SMK di Kabupaten Bandung Barat yang saat ini belum memiliki bangunan sekolah mandiri. Untuk kegiatan belajar mengajar, sejumlah siswa di ketiga sekolah itu menumpang belajar di sekolah lain. Ketiga sekolah tersebut mulai dari SMAN 2 Lembang, SMKN Cipongkor, dan SMKN 1 Cisarua. Dari ketiga sekolah itu, hanya siswa SMKN Cipongkor yang bisa belajar mulai pagi hari, sedangkan para siswa di dua sekolah lainnya belajar mulai siang hari.
Kabid SMA/SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Hasanudin mengungkapkan, ketiga sekolah tersebut harus belajar secara bergantian lantaran belum memiliki bangunan. ”Untuk SMAN 2 Lembang dan SMKN Cipongkor, baru berdiri tahun ini. Sementara SMKN 1 Cisarua sudah berdiri tiga tahun lalu,” katanya Senin (1/8).
Hasanudin menyebutkan, 109 siswa SMAN 2 Lembang menumpang belajar di SMAN 1 Lembang dan 120 siswa SMKN Cipongkor menumpang di SDN Citalem, Cipongkor. Sementara, ratusan siswa SMKN 1 Cisarua menumpang belajar di SMPN 1 Cisarua. ”Mereka bergantian kelas lantaran harus numpang di sekolah lain,” paparnya.
Pembangunan unit sekolah baru untuk ketiga sekolah tersebut, lanjut dia, sudah diajukan ke Pemprov Jabar. Lokasi lahan untuk SMAN 2 Lembang dan SMKN Cipongkor juga telah disiapkan. Ia berharap, tidak lama lagi bangunan sekolah bisa berdiri sehingga para siswa tidak perlu numpang belajar di sekolah lain. ”Kalau sudah terbangun siswa bisa lebih nyaman belajar tanpa menumpang di sekolah lain. Untuk SMAN 2 Lembang, kami ajukan lahan di Cikole dan SMKN Cipongkor di Cipongkor. Sementara untuk SMKN Cisarua, tanah sudah ada dan bangunannya pun akan segera direalisasikan oleh Pemprov Jabar,” ujarnya.
Khusus untuk SMKN 1 Cisarua, menurut Hasanudin, lahan seluas 1,5 hektare sudah disiapkan di Desa Jambudipa. Sementara dana pembangunan sekolah tersebut juga sudah dianggarkan, yakni sebesar Rp 5,8 miliar. ”Tinggal kami menunggu realisasinya dari provinsi. Sebab, tanah dan bangunan sudah dianggarkan provinsi. Kami berharap agar pembangunan sekolah bisa segera terwujud,” katanya.
