bandungekspres.co.id, BALEENDAH – Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Bandung mengadakan rapat tertutup di rumah aspirasi, Jalan Raya Terusan Banjaran, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, kemarin (27/7). Acara yang menjadi ajang silaturahmi ini, salah satunya sekaligus untuk membahas agenda kerja, pembentukan Satgas untuk penelusuran di setiap pelayanan kesehatan mengenai peredaran vaksin palsu dan BPJS Kesehatan palsu yang saat ini mengguncangkan publik, serta konsolidasi dan KTA-isasi untuk persiapan Pilkada nanti.
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Drs. Toni Setiawan mengatakan, pihaknya dengan sengaja melakukan rapat konsolidasi, silaturahmi antara seluruh pengurus dan anggota fraksi Kabupaten Bandung. Serta mengagendakan beberapa kegiatan partai dan konsolidasi ke depan mulai tingkat PAC, ranting, dan struktur sehingga persiapan-persiapan agenda yang akan datang lebih siap.
”Alhamdulillah respon para kader sangat baik dan kita pun akan membuka anggota baru yaitu KTA-isasi untuk para kader baru,” kata Toni usai kegiatan konsolidasi di kantor DPC Demokrat Kabupaten Bandung kemarin.
Kegiatan pertama, lanjut Toni, akan melakukan pembentukan satgas antar PAC untuk memperhatikan vaksin yang terkait dengan isu vaksin palsu. Jadi, Partai Demokrat serius menyikapi tentang vaksin palsu tersebut. Untuk itu, semua kader sampai tingkat ranting wajib memantau sehingga jangan terjadi ada penyalahgunaan vaksi palsu yang diberikan kepada bayi atau anak-anak yang ada di Kabupaten Bandung.
”Sehingga fraksi pun pen-support untuk bekerja pro rakyat khususnya vaksin palsu yang tengah terjadi dan termasuk isu BPJS Kesehatan palsu,” ucapnya.
Toni juga menjelaskan, terkait BPJS Kesehatan palsu, yang terbongkar di wilayah Kecamatan Ajasari sebanyak 70 orang, pihaknya pun saat ini sedang menyoroti, karena ini salah satu kelemahan dari pihak BPJS sendiri. Karena banyak pembuatan BPJS kesehatan itu dilakukan oleh calo-calo, seharusnya pihak BPJS menolak pembuatan kartu BPJS oleh para calo, agar tidak terjadi pemalsuan kartu BPJS.
”Kalau saja pembuatan BPJS langsung oleh pemohon pasti tidak akan terjadi penyalahgunaan pembuatan BPJS. Kami berharap baik kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah agar segera diadakan penyelidikan dan ditindak lanjuti secara hukum,” jelasnya.