Sambut Lebaran, Jangan Boros!

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan Kantor Reigional 2 Jawa Barat (OJK KR 2 Jabar) mengimbau masyarakat agar tidak terlalu boros dalam menggunakan uang pada momentum Lebaran 2016 ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK KR 2 Jabar Sarwono di sela acara Silaturahmi dan Buka Bersama protokol dan Humas Forum Komunikasi Pimpinan daerah (FKPD) Jawa Barat di Hotel Patrajasa, Jalan Ir. Djuanda, Kota Bandung, belum lama ini.

Ramadan dan Lebaran tahun ini berbarengan dengan penerimaan tahun ajaran baru sekolah. Hal ini tentu membuat kebutuhan masyarakat rumah tangga menjadi meningkat dua kali lipat. Untuk itu, Sarwono melihat fenomena masyarakat yang lebih mendahulukan kebutuhan sekolah.

”Lebaran ini berbarengan dengan liburan sekolah dan tahun ajaran baru. Kayaknya masyarakat lebih mendahulukan biaya anak-anaknya sekolah. Kemudian, belanja keperluan Lebaran dan liburan,” ujar Sarwono.

Terkait maraknya kasus-kasus penipuan arisan paket Lebaran di berbagai daerah, Sarwono menegaskan, di Jabar sendiri tidak terlalu banyak menerima laporan. Pihaknya hanya menerima laporan perihal pengaduan biasa.

”Di Jabar ini khususnya Kota Bandung aman-aman saja. Kami tidak menerima laporan arisan paket Lebaran yang dirtugikan dalam jumlah besar,” ujar dia.

Menurut dia, masyarakat harus cerdas dalam memilih investasi. Lebih baik menabung di bank yang sudah terlindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Menabung di bank lebih aman dibanding ikut arisan. ”lebih baik uangnya ditabung. Suatu saat jika ada kebutuhan, bisa diambil. Seperti saat ini menjelang Lebaran, kan masyarakat mudah untuk tarik uang, daripada arisan atau investasi yang tidak mengiming-imingi keuntungan namun akhirnya kena tipu,” ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada buka puasa bersama para protokoler dan humas tersebut merupakan upayanya menjalin hubungan baik. Karena peran humas dan protokoler itu dapat menjembatani kepentingannya dengan pemangku kebijakan pemerintaha.

”Kami tidak bisa langsung berkomunikasi dengan pak gubernur, pak kapolda atau kejati. Untuk itu, perlu kerjasama dengan protokoler agar bisa lancar. Semua harus ditempuh sesuai prosedur,” pungkasnya. (fik)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan