Selain proyek Saguling, proyek 5 ruas jalan lainnya juga menjadi perhatian BPK atas kelebihan pembayaran. Pihaknya juga meminta jajaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan untuk memertanggungjawabkan kelebihan pembayaran 5 ruas jalan ini.
Seperti diketahui, Pemkab Bandung Barat diharuskan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, jika melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, secara otomatis akan masuk pada ranah hukum. Hingga saat ini proyek Purabaya-Jati-Saguling yang dianggarkan Rp 23 miliar dari APBD 2015 tersebut masih mangkrak hingga pertengahan tahun ini. Pengerjaan jalan Saguling baru mencapai 20 %. Tahun ini pemerintah harus melakukan tender ulang lantaran PT Imemba sudah diputus kontrak. (drx/vil)