Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan penerapan perppu baru.
Koordinasi dan rapat bersama itu sangat penting agar semua pihak bisa mengetahui secara jelas. Masukan dari MA juga dibutuhkan karena lembaga tersebut membawahkan semua hakim.
Kalangan DPR secara umum memberikan sinyal positif atas keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu Perlindungan Anak. Persetujuan di parlemen diperkirakan berjalan mulus. ’’Mayoritas DPR akan menerima perppu ini,’’ tutur Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Jakarta.
Politikus Partai Gerindra yang merupakan oposisi pemerintah itu termasuk yang mendukung langkah menyediakan payung hukum penambahan hukuman ke pelaku kejahatan seksual.
Wakil Ketua Komisi VIII A. Malik Haramain mengapresiasi langkah presiden menerbitkan perppu. Politikus PKB itu yakin pemberatan hukuman akan menimbulkan efek jera.
Bukan hanya bagi pelaku, tapi juga bagi pihak yang berpotensi menjadi pelaku. (mia/byu/idr/lum/dyn/bay/tyo/jun/c10/sof/put/vil)
