bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Bandung Barat menemukan ada warga Kabupaten Bandung Barat yang masih memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Bandung. Hal ini diketahui saat melakukan pelayanan administrasi kependudukan melalui mobil keliling (darling) di perbatasan Kabupaten Bandung Barat-Kabupaten Bandung.
KURANG UP DATE: Kadisdukcasip Kabupaten Bandung Barat Wahyu Diguna (kanan) menunjukan KTP Memen yang masih bertuliskan warga Kabupaten Bandung, kemarin.
Memen, 65, lansia yang kini berdomisili di Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat masih memiliki KTP manual dengan alamat yang tertera warga Desa Nanjung, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung terbitan tahun 2004. ”Pada saat kami melakukan pelayanan dengan darling di perbatasan. Ternyata masih ada warga kita yang masih memiliki KTP Kabupaten Bandung. Namanya pak Memen, padahal seharusnya beliau memiliki e-KTP di Bandung Barat,” kata Kadisdukcasip Kabupaten Bandung Barat Wahyu Diguna kepada wartawan di Ngamprah, kemarin (26/4).
Sejak program darling ini dijalankan selama satu pekan ini, parade darling ini telah menyisir Desa Cibodas, Langensari, Suntenjaya di Kecamatan Lembang. Kemudian di Desa Baranangsiang, Cijenuk, dan Sirnagalih di Cipongkor. Targetnya tiga desa di setiap kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain akan disambangi darling.
Hadirnya mobil keliling yang dimiliki Disdukcasip Kabupaten Bandung Barat dinilai lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat terutama beberapa wilayah yang berada di pelosok. Saat ini pihaknya memiliki kendaraan keliling administrasi kependudukan.
Kendaraan berupa mobil keliling tersebut berfungsi sebagai salah satu sarana penunjang pelayanan publik, untuk lebih mendekatkan lagi pelayanan adminduk terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di pelosok daerah di Bandung Barat. ”Ini usaha pemerintah untuk melayani masyarakatnya dengan jemput bola, salah satunya menggunakan darling yaitu dengan mendatangi masyarakat yang berada di pelosok. Dengan petugas adminduk yang melayani masyarakat bukan untuk minta dilayani oleh masyarakat,” ungkapnya. (drx/fik)
