bandungekspres.co.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyalakan alarm bagi para penyelenggara negara di daerah. Lembaga antirasuah itu kini membuka kantor perwakilan di beberapa daerah untuk mencegah korupsi. Jika tetap tidak bisa dicegah, penindakan pun akan dilakukan.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, saat ini ada enam provinsi yang menjadi konsentrasi pencengahan korupsi lembaganya. Yakni, Banten, Riau, Sumut, Papua, Papua Barat, dan Aceh. ”Saat ini sudah jalan semua. Untuk di Banten dan Riau, sudah disediakan kantornya,” ujarnya.
Menurut dia, kantor tersebut nanti tidak hanya diisi petugas KPK. Beberapa lembaga lain juga dilibatkan. Misalnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP, Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kemendagri, serta Kemenkeu. ”Kami membentuk semacam tim asistensi pemerintah daerah,” terangnya.
Salah satu asistensi yang dilakukan adalah mengawal penerapan sistem elektronik. Mereka akan ”memaksa” sejumlah kabupaten dan kota di enam provinsi itu untuk menerapkan e-budgeting, e-procurement, pelayanan terpadu satu atap (PTSP), serta sistem keuangan desa (siskeudes).
Pahala menyatakan, KPK selama ini telah menyalin berbagai sistem elektronik yang diterapkan Pemkot Surabaya, Pemkab Banyuwangi, dan Pemkot Bogor. Sistem elektronik tiga daerah tersebut akan ditawarkan ke kota dan kabupaten enam provinsi yang tengah diasistensi KPK.
”Upaya itu merupakan bagian dari pencegahan kami. Kalau sistem pencegahannya tetap tidak dijalankan, ya kami lakukan penindakan,” tegas Pahala. Sejauh ini, respons beberapa provinsi sangat positif. Misalnya, Riau dan Banten.
Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menambahkan, program pencegahan itu telah berjalan. Kemarin (14/4) program tersebut di-launching di Sumut. Sumut termasuk provinsi yang dipelototi KPK karena termasuk rawan korupsi. Dalam catatan KPK, sejak 2007 telah terjadi 26 kasus korupsi di Sumut. (gun/c5/agm/rie)