Menurut Asep, bila Abubakar melakukan pergantian bagi kepala SKPD yang sudah terbukti kinerjanya buruk, tentu akan memberikan kesempatan bagi para jajaran di bawahnya seperti PNS yang memiliki jabatan sekretaris dinas atau kepala bidang untuk bisa naik dan meneruskan ke tingkat atas. ’’Hemat saya bagaimana Abubakar bisa melakukan open rekrutmen agar penerus di bawahnya juga bisa menjadi calon pemimpin di masing-masing SKPD. Dari pada harus memertahankan kinerja yang buruk,’’ tukasnya.
Selain mengganti kepala SKPD yang memiliki kinerja buruk, Abubakar juga diminta melakukan rotasi sejumlah kepala SKPD sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dia mencontohkan, jangan sampai bidang pertanian diisi oleh lulusan sarjana di luar pertanian. Hal lainnya seperti bidang infrastruktur diisi oleh lulusan pendidikan dari hukum. ’’Jangan lagi melihat dari sisi politik karena orang dekat sehingga seenaknya di tempatkan dimana saja. Karena akan berdampak pada kualitas kinerjanya. Tapi, harus dilihat dari lulusan pendidikannya agar mereka mampu menjalankan program sesuai kemampuannya,’’ sahutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Samsul Maarif menyatakan, Abubakar diminta tidak ragu mencopot pejabat eselon II (kepala SKPD) yang sudah terbukti memiliki kinerja buruk. ’’Bupati harus melakukan penyegaran di internal pemkab agar seluruh program yang sudah direncanakan bisa tercapai sesuai target,’’ tegas Samsul.
Samsul menyebutkan, jika dilihat kinerja pada tahun 2015 lalu, banyak kepala SKPD yang bekerja di bawah standar. Jika di tahun ini kepala SKPD yang lamban tidak dicopot, maka program dan visi yang digagas tidak akan terlaksana dengan baik. ’’Ada sekitar 50 persen kepala SKPD yang bekerja di bawah standar. Untuk itu, di tahun ini kepala SKPD yang bekerja di bawah standar ganti saja,’’ ujarnya.
Disinggung mana saja SKPD yang bekerja di bawah standar, Samsul hanya menyebutkan dinas-dinas yang bertugas di bidang infrastruktur, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan harus ditingkatkan lantaran kinerja mereka langsung dirasakan oleh masyarakat. ’’Seperti kondisi jalan itu langsung dirasakan masyarakat. Begitu juga layanan pendidikan dan kesehatan,’’ pungkasnya.
